KORPRI Sumut Bagi 2.200 Bahan Pokok Untuk Masyarakat Terrdampak Covid - 19

 Ketua korpri sumut R Sabrina didampingi Sekretaris Korpri sumut Kaiman Turnip secara simbolis memberikan bantuan ke petugas cleaning service dan personel satpol PP diruang sekretaris BKD, kantor gubernur, jalan Diponegor no 30 medan, selasa (14//7).


Binasumut News - Medan

Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sumut, mebagikan 2.200 bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang tekena imbas akan pandemi covid - 19.

Bantuan tersebut dibagikan ke para jukir, tukang becak, satpol PP, cleaning service, penjaga sekolah dan lainnya. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan sebagian kecil beban masyarakat akibat pandemi covid - 19.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) R Sabrina, yang juga selaku Ketua Korpri Sumut, secara simbolis memberikan bantuan berupa bahan pokok sebanyak 2.200 itu kepada personel Satpol PP dan petugas cleaning service diruang Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro nomor 30 Medan, Selasa (14/7).

Baca juga : Wagubsu mengintruksikan OPD dan BUMD Untuk Capai Target PAD

Turut hadir mendampingi penyerahan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut sekaligus Sekretaris Korpri Sumut Kaiman Turnip dan Plt Kepala BKD yang juga Ketua III Korpri Sumut Afifi Lubis.

" Inilah sumbangsih rasa kebersamaan dan persaudaraan dari segenap anggota Korpri Sumut sesuai kebijakan Korpri dari pusat sampai kita untuk didaerah mengumpulkan bantuan, " ujar Sabrina.

Disamping itu, Ketua Korpri Sumut juga menjelaskan atas 2.200 bantuan berupa bahan pokok yang disalurkan itu, dimana diantaranya beras 10 kg, minyak makan, mie instant dan lainnya. Bantuan ini merupakan sumbangan dari keanggotaan Korpri sumut. Kita ketahui bersama, akibat dari pandemi covid ini tidak hanya memepengaruhi kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi masalah sosial dan ekonomi.

" Kita harapkan dapat memberikan kontribusi
Terhadap kesehatan mereka, karna covid - 19 ini belum ada obatnya tentu jawabnya adalah menjaga kesehatan kita, " ucapnya.


Editor : Firman A Parinduri

Read More

Datang Dan Lalu Akan Pergi, Sampai Ketemu Lagi Dilain Hari

 

Mahasiwa/Mahasiswi Poltekes Kemenkes Fak Farmasi jalan Air langga No 20, medan.


Oleh : Agustina Sarumaha Amd.farm

• Datang Dan Lalu Akan Pergi, Sampai Jumpa Di Lain Hari  

Sepertinya itu yang dapat aku katakan, mengingat sebentar lagi aku dan teman temanku akan dihadapkan dengan jubah wisuda ku. Jubah dimana sangat di idam - idamkan setiap mahasiswa/mahasiswi tentunya di seluruh penjuru negeri. Tak terasa moment itu pun akan segera tiba.

Sepertinya baru kemarin aku bercanda dan bergurau dengan mereka, tapi semua itu dengan cepat nya akan berakhir. 

Keakraban yang diemban selama mengabdi di tempat itu pun perlahan pasti akan berlalu. 

Mungkin hanya imajinasi yang terlintas saja sebagai jembatan mengingat kembali akan semua kenangan manis yang pernah ku lalui bersama teman teman ku selama mengabdi di tempat itu.

Canda tawa mereka akan menjadi sebuah kerinduan yang mendalam bagi diriku.

Tak dapat terbantahkan bagi diriku, semua itu memang harus berlalu.

Waktu adalah wasit akan semua moment moment itu.

Aku hanya bisa bersyukur pada sang pencipta, dimana aku terpilih menjadi bagian histori ini, aku bersyukur diperkenalkan dengan mereka semua.

Tak lupa ku ucapkan terima kasih buat orang yang memperkenalkan ku akan tempat itu,

Terima kasih ku ucapkan pada para dosen - dosen ku semua yang telah membimbingku.

Terima kasih akan ilmu yang sudah kalian ajarkan, tanpa kalian aku takkan bisa meraih semua ini.

Terima kasih ku ucapkan buat teman temanku semua atas ketulusan kalian menerima diriku sebagai teman dalam kehidupan kalian.

Dan ter khusus buat keluarga kecilku, ku ucapkan Terima kasih yang sebesar - besarnya buat kalian suamiku dan si kembarku yang tercinta.
Dimana selalu mensuport ku penuh selama pendidikan ku. 

Tak banyak waktu ku bagi untuk kalian, hanya ke egoisan yang terpampang dengan balutan pendidikanku ini yang hadir menerpa kalian.

Kini, usai sudah atas semua perjalanan yang kulalui sepanjang aku menjadi mahasiswi ditempat yang berbahagia ini. 

Dan semua itu akan kujadikan kenangan tersendiri bagi kehidupanku.

Tak ada yang bisa aku berikan, hanya doa yang dapat aku panjatkan, semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa. Dan dilimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, aamiin yaa Rabb...


Hormat saya


Agustina Sarumaha, Amd.farm

Read More

Wagubsu Mengintruksikan OPD Dan BUMD Capai Target PAD

Binasumut News - Medan

Wagubsu Musa Rajeck shah, dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 202, dirumah Dinas wagubsu jalan Teuku Daud Medan, Senin (13/7). Mengintruksikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memiliki target kinerja dalam capaian Pendapatan Asli Daerah ( PAD).

" Kita mau membangun Sumut. Dan semua harus memiliki target kinerja, saya tidak mau hasilnya seperti tahun lalu. Semua OPD dan BUMD memberikan kontribusi PAD sesuai dengan aturan, jangan sesuka hati, " ujar wagub.

Dalam Rapat tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) R Sabrina, Asisten Administrasi Umum dan Setdaprov Sumut M Fitriyus, Inspektur Sumut Lasro Marbun, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Ismael Parenus Sinaga, Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut Riswan dan lainnya.

Wagub juga mengingatkan Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Riswan, mengenai pendapatan dari hasil pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), walaupun menurut wagub perolehan hasil PKB tahun ini sedikit menaik dari tahun yang lalu, dimana pendapatan tahun lalu berjumlah Rp 984 milyar sedangkan tahun ini berkisar Rp 999 milyar.

Baca juga : Memperingati Hari Diabetes Nasional, Nawal Edy Ajak Masyarakat Perbanyak Gerak Fisik

" Dari pendapatan PKB lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya berdasarkan pencapaian tahun lalu, tetapi harus berdasarkan Potensi riel dari setiap pajak daerah. Hampir seluruhnya semua sama dasar perhitungan target dari pendapatan daerah berdasarkan kebiasaan perolehan tahun lalu. Saya minta kinerja harus dikejar, " ucapnya.

Untuk pajak bahan bakar sendiri, wagubsu mengintruksikan kepada BPPRD Sumut Riswan agar menjalin komunikasi dengan Pertamina terkait data perolehan bahan bakar, agar dibuka secara rinci kepada Pemprov Sumut. Kemudian BPPRD Sumut diminta melakukan perbandinagan perolehan pajak dengan Provinsi lain.

" Saya dapat masukan dari KPK, DPR dan Lainnya mengenai pajak bahan bakar ini. Potensi pajak bahan bakar ini sangat besar, " katanya.

Disisi lain, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Ismael Parenus Sinaga, melaporkan dari sisi penerimaan untuk tahun 2021 yang direncanakan total pendapatannya sebesar Rp 13,1 triliun. Dimana itu bersumber dari pajak, retribusi, BUMD dan lainnya, serta Dana Transfer dari Pemerintah. Senada dengan apa yang disampaikan Sekda Pemprovsu, R Sabrina.

Sementara itu, Kepala BPPRD Sumut Riswan dalam rapat itu juga menyampaikan soal adanya penurunan pendapatan dari hasil Pajak yang diakibatkan pandemi covid 19, dimana diantaranya dari Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN - KB) sebesar 35%. Sedangkan untuk Pajak Air Permukaan (PAP) mengalami peningkatan pendapatan yakni sebesar Rp 15,2 milyar dengan total Rp 55,6 milyar.

Untuk hal agar tercapainya tujuan dalam pencapaian target ini sendiri, Wagubsu Musa Rajeck shah mengingatkan pada OPD dan Direksi BUMD atas pencapaian target PAD, dimana kedepannya Asisten dan Inspektorat Sumut diminta mempersiapkan perjanjian kinerja dalam hal pencapaian target kinerja ini.

" Jadi kalau tidak tercapai kita dapat mengevaluasinya, " ucap wagub.


Editor : Firman A Parinduri

Read More

Diduga Mark - Up, Aparat Hukum Diminta Panggil Kades Tanjung Alai Muara Sipongi

Binasumut News - Panyabungan


Kejaksaan Mandailing Natal agar memanggil oknum kepala Desa Tanjung Alai Kec. Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal diduga telah memark-Up kan Dana Desa TA 2018-  2019.

Dana Desa (DD) merupakan program dari Pemerintah pusat yang harus digunakan dan dimanfaatkan dengan baik serta untuk kebutuhan desa meningkatkan sarana dan prasarana atau infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Dana Desa pun tidak sembarangan untuk disalahgunakan, karena DD merupakan dana yang ditransfer langsung dari pusat ke desa dan tangung jawab ada di desa.

Untuk kegiatan TA 2019 Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
Rp. 259,1 jt
Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya
Rp. 105,4 jt
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan Rp 30 juta, ini perlu d pertayakan oleh penegak hukum namun Ini masih TA 2019 masih ada lagi 2018 nanti kita buka sampai ke akar akar nya "

Aktivis asal madina ini  berharap, pengawas di utamanya penegak hukum lebih aktif dalam menindak kepala desa yang nakal dalam mempermainkan anggaran yang telah dikucurkan pemerintah. Jika tidak, katanya, cita cita membangun Indonesia dari desa seperti yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi akan sulit tercapai.

“Tentu kita berharap kepada penegak Hukum kepolisian dan kejaksaan, ini diseriusi agar jadi pelajaran untuk para kades, dan segera mengusut dugaan dugaan yg terjadi” pungkasnya.

Sakban Azhari lubis

Read More

PW RMI NU Sumut Minta Pemda Perhatikan Pondok Pesantren Di Era New Normal

Binasumut News - Medan



Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah  Nahdatul Ulama (PW RMI NU SUMUT), atau Asosiasi Pesantren NU Sumatera Utara, meminta pemerintah daerah memperhatikan Pondok Pesantren di Daerah Masing-masing terkait pelaksanaan new normal di lingkungan pesantren. Jangan Menganaktirikan Pesantren terkait Kebijakan dalam Penanganan Covid-19.

"PW RMI NU Sumut menilai Tidak ada Perhatian Pemerintah Daerah Baik Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Pondok Pesantren di Sumatera Utara, sehingga terkesan Pemda tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap pondok pesantren dan pondok pesantren hanya merupakan tanggung jawab Kementerian Agama dan Pemerintah Pusat ", Kata Julpian Harahap selaku Sek. PW RMI NU Sumut.

Dilain sisi kita bisa melihat garis besar bahwa Pondok Pesantren Menjadi Agen Perubahan di Daerah masing masing khususnya di Sumatera Utara, baik dalam Hal Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Mendidik Moral Generasi Muda dan Masyarakat serta sumbangsi Perekonomian Masyarakat di Daerah Masing masing secara Lokal baik Kab/Kota. Tapi bagaimana Perhatian Pemkab terhadap Pesantren di Daerah mereka, masih jauh dari harapan Seolah olah pondok pesantren tidak memiliki peran apapun terhadap bangsa ini.

" Dalam Keadaan Covid-19 saat ini, kami belum melihat bukti nyata bahwa adanya perhatian Pemerintah daerah terhadap Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Utara ini ", ujarnya

PW RMI NU Sumut meminta kepada Pemerintah daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Sumatera Utara ini  yang Pertama Untuk tidak memandang sebelah mata terhadap Pondok Pesantren di Sumatera Utara dan Kami juga meminta agar Pemerintah Daerah di Sumatera Utara untuk mengikut sertakan Pimpinan Pondok Pesantren dalam membuat kebijakan terkait  permasalahan antisipasi penyebaran Virus COVID-19.

"Kedua dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan," ujarnya.


Ketiga, dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan (Syahriyah/SPP dan Kitab) bagi santri yang terdampak secara ekonomi.

Oleh : Sakban Azhari Lubis

Read More

Diduga " Mark - Up ", Aparat Hukum Diminta Panggil Kades Gunung Godang Ranto Baek

Binasumut News - Panyabungan


Kejaksaan Mandailing Natal diminta agar memanggil oknum kepala desa Gunung Godang Kec. Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal diduga telah memark-Up kan Dana Desa TA 2018-  2019.

Dana Desa (DD) merupakan program dari Pemerintah pusat yang harus digunakan dan dimanfaatkan dengan baik serta untuk kebutuhan desa meningkatkan sarana dan prasarana atau infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Dana Desa pun tidak sembarangan untuk disalahgunakan, karena DD merupakan dana yang ditransfer langsung dari pusat ke desa dan tangung jawab ada di desa.

Untuk kegiatan TA 2019 Gedung Balai Desa/Balai Kemasyrakatan
Rp. 171,0 jt Gunung godang ranto baek 
Jalan Desa Rp. 138,4 jt
Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
Rp. 161,7 jt TA 2019 , Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
Rp. 20,0 juta Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi rp 60 juta 
Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
Rp. 97,0 jt TA 2018 dan BumDes yang diduga tidak Transfaran.

Aktivis asal Madina ini  berharap, pengawas di utamanya penegak hukum lebih aktif dalam menindak kepala desa yang nakal dalam mempermainkan anggaran yang telah dikucurkan pemerintah. Jika tidak, katanya, cita cita membangun Indonesia dari desa seperti yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi akan sulit tercapai.

" Tentu kita berharap kepada penegak hukum kepolisian dan kejaksaan, agar ini diseriusi biar menjadi pelajaran bagi para kades, dan segera mengusut tuntas dugaan dugaan yang terjadi ", pungkasnya.


Oleh : Sakban Azhari Lubis

Read More

Ratusan " Tanda Tangan " Warga Huta Padang UP, Meminta Kades Mundur

  Ratusan tanda tangan masyarakat desa huta padang kecamatan ulupungkut, kabupaten mandailing natal.


Binasumut News - Panyabungan


Warga masyarakat Huta Padang Kec. Ulupungkut Kab. Mandailing Natal melakukan pengumpulan ratusan " tanda tangan " atas keberatan mereka terhadap Kepala desa Huta Padang UP Rahmad Hidayat.

Pengumpulan Tanda Tangan tersebut bermaksud agar Rahmad Hidayat  selaku Kepala Desa Huta Padang Kec. Ulupungkut Kab. Mandailing Natal agar segera hengkang dari jabatannya.

Kekecewaan warga masyarakat huta padang kec ulupungkut ini diakibatkan tidak transfaran nya kepala desa soal anggaran BUM desa dan Dana Desa.

Warga menduga bahwasannya anggaran Dana Desa dan BUM desa ingin dijadikan ladang bisnis bagi kepala desa dan anggota - anggotanya, sehingga ada maksud untuk meraup keuntungan sekelompok dari ADD tersebut, guna memperkaya diri.

Sementara itu, aksi pengumpulan Tanda Tangan warga Huta Padang UP, sudah mencapai lebih dari seratus Tanda Tangan. Dan kemungkinan akan terus berlanjut.

Ditempat terpisah, saat rekan media mencoba menghubungi Kepala desa Huta Padang UP melalui via seluler. Namun sayang tidak dapat terhubung, hingga berita ini di terbitkan.

Read More