Pemprov Sumut Perkuat Sinergi dengan BNPT : Cegah Ekstremisme dan Terorisme

 

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya bersama jajaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan unsur terkait lainnya saat melaksanakan pertemuan audiensi serta pembahasan penyusunan Rencana Aksi Daerah pencegahan ekstremisme dan terorisme di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (30/6/2026).

Binasumut

Medan, Selasa 30 Juni 2026

Pemprov Sumut Perkuat Sinergi dengan BNPT, Dukung Program Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme

 

MEDAN, 30 Juni 2026 — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen penuh mendukung program pemerintah pusat dalam mencegah dan menanggulangi paham ekstremisme serta terorisme. Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang akan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di wilayah Sumut.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima audiensi delegasi BNPT di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Selasa (30/6/2026).

 

“Kami dari Pemprov Sumut mendukung sepenuhnya. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, kami akan memastikan seluruh program ini tersosialisasikan dan dijalankan hingga ke tingkat kabupaten dan kota,” tegas Surya.

 

Dalam pertemuan itu, Wagub juga mengingatkan bahwa penanganan isu ini harus mempertimbangkan kondisi sosial setempat. Ia menyebut sengketa lahan sebagai salah satu masalah yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerawanan sosial dan menjadi celah penyebaran paham radikal.

 

“Semoga kerja sama ini membuat langkah pencegahan kita semakin kokoh, sehingga memberikan dampak nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Sumut,” tambahnya.

 

 

 

Koordinasi Implementasi Perpres Nomor 8 Tahun 2026

 

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Dionisius Elvan Swasono menjelaskan, kunjungan ini bertujuan menyelaraskan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) untuk periode 2026–2029.

 

Berdasarkan aturan tersebut, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala kepada pemerintah pusat.

 

“Kebijakan ini disusun secara terpadu, melibatkan kementerian, lembaga, unsur masyarakat, BNPT, hingga Densus 88 Antiteror. Tujuannya membangun daya tahan masyarakat sejak tingkat paling dasar,” ungkap Elvan.

 

Pihak BNPT juga berharap Pemprov Sumut mendukung penyediaan alokasi anggaran daerah agar program pencegahan dapat berjalan optimal di lapangan. Langkah ini dinilai penting mengingat masih ditemukan indikasi penyebaran paham ekstremisme di sejumlah wilayah.

 

“Kita sudah sepakat untuk memutus rantai penyebaran paham berbahaya. Dukungan nyata dari daerah sangat dibutuhkan agar tantangan ini bisa kita hadapi bersama secara terkoordinasi,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber: Rilis resmi Pemprov Sumut / BNPT

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More

Bobby Nasution Tegaskan Komitmen Sumut Kembangkan Industri & Ekonomi Bersama Danareksa

Bobby Nasution berbincang dengan jajaran Danareksa dan PT KIM membahas pengembangan industri serta investasi di Sumatera Utara.

 

Binasumut

Medan, Selasa 30Juni 2026

📈 Bobby Tegaskan Komitmen Sumut Kembangkan Industri & Ekonomi Bersama Danareksa

 

BINASUMUTNEWS, 29 Juni 2026 — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan kesiapan dan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Sumut untuk mempercepat pengembangan kawasan industri dan pusat ekonomi sebagai penggerak utama laju pertumbuhan daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kontribusi ekonomi Sumut mencapai kisaran 6,7% hingga 7,1% sesuai target nasional.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi jajaran manajemen Danareksa dan PT Kawasan Industri Medan (KIM) di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, pada Senin (29/6).

 

Menurut Bobby, pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

“Kami terus membenahi dan meningkatkan profesionalisme BUMD, mengoptimalkan aset yang dimiliki, serta membuka ruang seluas-luasnya untuk kerja sama dengan BUMN dan pemerintah pusat. Ini menjadi kunci agar potensi ekonomi daerah dapat digerakkan secara maksimal,” tegasnya.

 

Pemprov Sumut juga telah menyiapkan lahan strategis guna mendukung perluasan kawasan industri. Percepatan realisasi investasi dinilai akan memberikan dampak nyata: meningkatkan perputaran ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

 

“Kami berharap kerja sama ini segera terealisasi, agar manfaatnya dapat segera dirasakan langsung oleh warga Sumut,” tambah Bobby.

 

Sementara itu, Direktur Utama Danareksa Ngurah Wirawan menyatakan dukungan pemerintah pusat melalui penyelarasan tata ruang wilayah. Ia menilai kolaborasi ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

 

“Kami siap menindaklanjuti usulan Pemprov Sumut, baik untuk pengembangan industri secara vertikal di kawasan perkotaan maupun secara horizontal di wilayah yang masih memiliki ruang pengembangan,” ungkap Ngurah.

 

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Direktur Umum Danareksa Andi Seto, Komisaris PT KIM Kahfi Aulia, Direktur PT KIM Daly Mulyana, serta jajaran perangkat daerah terkait dan perwakilan kedua perusahaan.

 

 

 

Sumber: Rilis resmi Pemprov Sumut / PT Danareksa

penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More

Puluhan Tahun Rusak, Jalan Labuhanbatu Diperbaiki & Diperlebar

Pekerjaan perbaikan dan pelebaran ruas jalan strategis Aek Nabara–Negeri Lama–Tanjung Elang, Kabupaten Labuhanbatu, yang telah rusak puluhan tahun. Proyek ini dikerjakan Pemprov Sumut untuk meningkatkan akses dan mendongkrak perekonomian masyarakat.

 

Binasumut

Medan, Sabtu 27 Juni 2026

🛣️ Puluhan Tahun Rusak, Jalan Strategis Labuhanbatu Akhirnya Diperbaiki & Diperlebar

Bobby Nasution Wujudkan Jalan Layak Untuk Kesejahteraan Warga

BinasumutNews | Labuhanbatu, 26 Juni 2026 — Setelah puluhan tahun dibiarkan rusak parah dan menjadi keluhan utama warga, dua ruas jalan strategis di Kabupaten Labuhanbatu akhirnya mulai mendapatkan penanganan serius. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, kembali mewujudkan janji lewat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI), membuka lembaran baru bagi akses dan perekonomian daerah.

 

 

 

📍 Lingkup Pekerjaan: 10 Km Jalan Diperbaiki & Ditingkatkan

 

Pengerjaan dimulai Jumat (26/6) di dua jalur utama:

✅ Ruas Aek Nabara – Negeri Lama: 3 km, terbagi dalam 5 segmen

✅ Ruas Negeri Lama – Tanjung Elang: 7 km, terbagi dalam 3 segmen

⏱️ Target selesai: Akhir tahun 2026

 

Menurut Syahrizal, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan UPTD Rantauprapat Dinas Bina Marga Provinsi Sumut, perbaikan ini bukan sekadar menambal lubang:

 

“Kita tidak hanya perbaiki permukaannya saja. Badan jalan yang tadinya lebarnya 5 meter, kita perluas menjadi 6 meter. Ditambah bahu jalan dari beton kiri-kanan masing-masing 70 cm, supaya strukturnya lebih kokoh dan tahan lama,” jelasnya.

 

Ia juga memohon pengertian warga selama proses berlangsung:

 

“Kami mohon maaf atas debu dan gangguan sementara. Tetap berhati-hati saat melintas agar perjalanan tetap aman.”

 

 

 

💬 Harapan Warga: Jalan Mulus, Ekonomi dan Keselamatan Meningkat

 

Perbaikan ini disambut sangat antusias oleh masyarakat yang sudah lama merasakan dampak buruk jalan rusak.

 

Muslim Manik, warga pengguna jalan sehari-hari, mengungkapkan harapan besar:

 

“Selama ini kami menderita. Orang sakit sering terlambat ke rumah sakit, hasil panen lama di jalan jadi harganya turun. Kalau jalan ini mulus, pasti biaya angkut lebih murah, barang cepat sampai, dan keselamatan lebih terjamin.”

 

Sementara itu Salomo Sihite, mekanik di Aek Nabara, menyambut dengan rasa syukur:

 

“Sudah banyak kecelakaan dan truk terbalik gara-gara lubang-lubang besar. Terima kasih Pak Gubernur, akhirnya jalan kami diperhatikan juga.”

 

 

 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

 

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More

Pj Sekda Provsu Sulaiman Harahap : Integritas Camat Harus 100% Tanpa Kompromi

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menegaskan pentingnya integritas 100% tanpa kompromi kepada para camat dalam kegiatan pembekalan di BPSDM Sumut.

 

Binasumut

Medan, Jumat 26 Juni 2026

📚 Bekali Camat, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan: Integritas Harus 100% Tanpa Kompromi

 

BinasumutNews, 26 Juni 2026 — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa integritas adalah pondasi utama yang tidak bisa ditawar bagi setiap pejabat, terutama para camat yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat wilayah. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan serta Kepamongprajaan bagi para camat di lingkungan BPSDM Sumut, Jalan Ngalengko, Medan.

 

 

 

💯 Integritas Harus Sempurna, Bukan Separuh - separuh

 

Dalam arahannya, Sulaiman menggambarkan integritas sebagai nilai yang harus mencapai angka maksimal. Jika diukur dalam skala 0 hingga 100, maka setiap Aparatur Sipil Negara wajib berada di angka 100%.

 

“Nilai integritas tidak bisa ditawar, harus sempurna. Jika sudah berintegritas, maka akuntabilitas dan kompetensi akan mengikuti dengan sendirinya. Inilah modal utama kita membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat,” tegasnya.

 

 

 

📍 Posisi Camat Sangat Strategis dan Penuh Tanggung jawab

 

Menurutnya, camat memiliki peran ganda sekaligus: sebagai pemimpin wilayah dan wakil pemerintah yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, tugasnya tidak terbatas pada jam kerja kantor saja.

 

“Camat bekerja nyaris 24 jam. Semua urusan di wilayahnya harus diketahui — mulai dari persoalan sosial, kelancaran roda pemerintahan, hingga kemajuan pembangunan. Di tangan merekalah kepercayaan rakyat diuji,” jelas Sulaiman.

 

Ia juga mengingatkan agar jabatan tidak dijadikan tujuan akhir, melainkan sebagai amanah untuk mengembangkan kemampuan diri dan melayani sesuai aturan yang berlaku.

 

 

 

💡 Inovasi Berawal dari Kemauan, Bukan Hanya Teknologi

 

Selain integritas, Sulaiman mendorong lahirnya budaya inovasi. Ia menegaskan bahwa inovasi tidak selalu butuh peralatan canggih atau biaya besar, melainkan berawal dari kesadaran untuk mencari solusi.

 

“Inovasi itu adalah kemauan. Kalau ada masalah di lapangan, pikirkan cara baru, lakukan langkah nyata. Jangan hanya menunggu atau mengandalkan teknologi semata. Semangat berubah itulah yang dibutuhkan,” pesannya.

 

 

 

🚀 Adaptif & Wujudkan Integritas dalam Tindakan

 

Sebagai penutup, ia mengajak para camat untuk meninggalkan pola pikir lama, terus memperluas wawasan, dan sigap mengikuti perkembangan zaman — termasuk mempercepat transformasi digital agar pelayanan publik makin cepat dan mudah.

 

“Ingat, integritas itu harus dibuktikan lewat perbuatan, bukan hanya tertulis di atas kertas atau diucapkan sebagai slogan semata,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More

Dukung Pembangunan Tanjungbalai, Gubernur Bobby Fokus Buka Lapangan Kerja & Tingkatkan Layanan Publik

Audiensi Gubernur Bobby Nasution dengan jajaran Pemko Tanjungbalai terkait rencana pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

 

Binasumut

Medan, 25 Juni 2026

 Gubernur Bobby Nasution Dukung Penuh Pembangunan Tanjungbalai : Ciptakan Lapangan Kerja & Dorong Ekonomi Daerah

 

BinasumutNews — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya rencana pembangunan Kota Tanjungbalai. Langkah ini difokuskan pada pengembangan potensi unggulan daerah guna membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Tujuannya jelas: menciptakan pekerjaan yang layak dan menguntungkan, sehingga warga bisa menghidupi keluarganya dengan baik. Setiap daerah punya potensi sendiri, tinggal disusun konsep pembangunannya yang terarah,” tegas Bobby dalam pertemuan dengan jajaran Pemko Tanjungbalai.

 

 

 

🤝 Dukungan Penuh Berbagai Sektor Pembangunan

 

Gubernur menyambut baik rencana penataan kota, pembangunan kawasan baru, serta peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, upaya ini bukan sekadar memperindah wajah kota, tapi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

 

✅ Infrastruktur Jalan: Meminta proses lelang perbaikan jalan provinsi dipercepat agar segera dikerjakan.

✅ Pengembangan Kawasan Baru: Siap berkolaborasi penuh menyediakan kebutuhan pendukung pembangunan.

✅ Sektor Perikanan: Mendukung rencana pembangunan akses jembatan menuju Pulau Buaya untuk mewujudkan sentra perikanan unggulan.

 

 

 

🏥 Fokus Layanan Kesehatan : Kualitas Dulu, Baru Fisik

 

Bobby juga mengingatkan agar pengelolaan RSUD Tanjungbalai diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen terlebih dahulu, sebelum melakukan pembangunan gedung baru.

 

“Kalau manajemennya sudah bagus, pembangunan fisik akan memberikan manfaat maksimal dan bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang andal,” ujarnya.

 

Sementara itu, Walikota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut. Ia melaporkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di daerahnya telah mencapai 99,4%, sehingga langkah selanjutnya adalah memastikan kualitas layanan yang setara.

 

 

 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

 

Read More

Terendus Dugaan Korupsi Program MBG di Sumut : DPRD Sumut Komitmen Kawal Kasus Ini Sampai Ke Pusat

 

Binasumut

Medan, 18 Juni 2026

 📢 Sorotan Tajam: Dugaan Penyimpangan MBG di Sumut, Masyarakat Minta Pengusutan Tuntas

 

BinasumutNews — Kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanda tingkat pusat kini bergema hingga ke Sumatera Utara. Setelah Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional beserta dua mantan wakilnya, sorotan publik pun tertuju pada potensi penyimpangan serupa di daerah.

 

 

 

⚠️ Indikasi Pelanggaran Tata Kelola di Sumut

 

Elemen masyarakat sipil seperti Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) dan Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) mengangkat temuan krusial:

 

🔹 Potensi Monopoli: Diduga ada satu pengusaha berinisial RB yang menguasai hingga 42 titik dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Sumut. Hal ini dinilai melanggar Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025, yang membatasi maksimal 10 titik dapur per mitra yayasan dalam satu provinsi guna mencegah dominasi pasar.

 

🔹 Praktik Jual‑Beli Titik Dapur: Terdapat laporan dugaan transaksi tidak sah penyerahan hak titik dapur di wilayah Pematangsiantar dan sekitarnya, yang diduga melibatkan unsur kepemimpinan regional program ini.

 

 

 

📢 Gelombang Aspirasi di Jalan Raya

 

Kekecewaan dan kekhawatiran warga disuarakan secara terbuka. Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut. Tuntutan utama: pengusutan tuntas, transparansi penuh, dan evaluasi menyeluruh pelaksanaan MBG.

 

 

 

⚖️ Tanggapan Resmi Aparat & Legislatif

 

Kejati Sumut: Belum membuka penyidikan formal karena menunggu arahan langsung dari Kejagung. Namun, tim penyidik tetap mengumpulkan data dan pengaduan masyarakat untuk disiapkan sebagai bahan laporan ke pusat.

 

DPRD Sumut: Ketua DPRD Sumut, Erni, menyatakan sikap responsif. Dewan akan mengirimkan surat rekomendasi tertulis kepada Polda Sumut dan Kejati Sumut agar indikasi penyimpangan segera ditindaklanjuti.

 

 

 Sumber :

Liputan lapangan, pernyataan KAMAK, AMDHI, Kejati Sumut, dan DPRD Sumut.

 

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More

Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa terkait dugaan penyimpangan program Makan Bergizi Gratis di depan Gedung DPRD Sumut, Medan.

 

Binasumut

Medan, 18 Juni 2026

Sikap Tegas DPRD Sumut Pasca‑Aksi Massa: Usut Tuntas & Tertibkan Dapur MBG Bermasalah

 

Binasumut, 18 Juni 2026 — Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang dipimpin BEM USU dan Unimed di depan Gedung DPRD Sumatera Utara mendapat tanggapan resmi dan tegas dari para wakil rakyat. Tak sekadar mendengar aspirasi, DPRD Sumut merumuskan langkah nyata dalam tiga aspek utama: penegakan hukum, penertiban operasional, hingga pengawalan ke tingkat pusat.

 

 

 

1️⃣ Desakan Penegakan hukum : Jual-Beli Titik Dapur Tak Boleh Dibiarkan

 

Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, turun langsung menemui massa aksi dan menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa. Ia menegaskan, pasca‑penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejagung, indikasi penyimpangan di daerah juga harus disisir tuntas.

 

“Kami mendesak Polda Sumut dan Kejati Sumut segera menyelidiki dugaan jual‑beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah ini. Jangan sampai ada celah bagi praktik serupa yang merugikan tujuan program,” tegas Erni.

 

 

 

2️⃣ Komisi E : Dapur Tak Layak Harus Ditutup

 

Dari sisi pengawasan teknis, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Muhammad Subandi, mengeluarkan sikap tajam. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak, ditemukan sejumlah dapur yang hanya menyajikan menu tunggal—seperti telur berulang kali—dan tidak memenuhi standar gizi.

 

“Program ini bukan ladang mencari keuntungan pribadi. Jika ada yang jalankan di bawah standar, menu tidak bervariasi, maka sikat saja, tutup dapur itu,” ujar Subandi dengan tegas.

 

Rekomendasi ini menjadi sinyal kuat bahwa kualitas layanan tak bisa dikompromikan demi efisiensi semu.

 

 

 

3️⃣ Aspirasi Mahasiswa Diteruskan Ke Pemerintah Pusat

 

DPRD Sumut juga berkomitmen membawa tuntutan masyarakat ke tingkat nasional. Wakil Ketua DPRD, Sutarto, bersama jajaran pimpinan menerima perwakilan mahasiswa Unimed dan menyatakan dokumen tuntutan akan disampaikan ke DPR RI serta Pemerintah Pusat.

 

Di antara poin yang diajukan:

✅ Evaluasi menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis

✅ Penghentian sementara jika tata kelola belum rapi

✅ Pengalihan efisiensi anggaran ke prioritas pendidikan nasional

 

 

 

Sumber :

Rilis resmi DPRD Sumut, pernyataan Ketua DPRD & Komisi E, pantauan lapangan saat aksi mahasiswa.

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More