Sistem Kelistrikan Sumut Sepenuhnya Pulih, Lebih Cepat 72 Jam dari Yang Diperkirakan

 

BinasumutNews

Medan, 11 Juni 2026

✅ Sistem Kelistrikan Sumut Pulih Sepenuhnya, 72 Jam Lebih Cepat dari Perkiraan

 

BinasumutNews – Sistem kelistrikan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan telah pulih sepenuhnya pada hari Kamis, 11 Juni 2026, tepatnya pukul 09.39 WIB. Pemulihan ini berlangsung 72 jam lebih cepat dari perkiraan awal yang sebelumnya menargetkan penyelesaian pada hari Minggu, 14 Juni 2026.

 

Dengan normalisasi ini, kebijakan manajemen beban atau pemadaman listrik bergilir yang diberlakukan selama masa perbaikan resmi dihentikan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Berikut rincian lengkap mengenai penyebab gangguan, proses perbaikan, hingga dampak positifnya bagi masyarakat.

 

 

Foto: Manajemen PT PLN (Persero) memberikan keterangan pers mengenai pemulihan total sistem kelistrikan wilayah Sumatera Utara yang berhasil diselesaikan lebih cepat dari jadwal. | Sumber: Dokumentasi Resmi PT PLN UID Sumut, 11 Juni 2026

 

⚡ Penyebab Gangguan Massal

 

Gangguan besar pada sistem kelistrikan bermula saat terjadi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Sumatera Utara pada malam hari, Kamis 4 Juni 2026. Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur utama.

 

Sebanyak 12 menara atau tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 275 kilovolt (kV) roboh dan rusak berat. Titik kerusakan paling krusial terjadi pada jalur transmisi utama yang menghubungkan Gardu Induk Galang dengan Gardu Induk Simangkuk. Jalur ini merupakan urat nadi penyaluran listrik yang menyuplai kebutuhan daya bagi sebagian besar wilayah Sumatera Utara.

 

 

 

🛠️ Proses Pemulihan yang Berjalan Cepat

 

Menyikapi kondisi darurat tersebut, PT PLN (Persero) segera mengerahkan ratusan personel teknis dan tenaga ahli untuk bekerja secara bergiliran 24 jam nonstop. Proses perbaikan dilakukan di medan yang cukup sulit, namun dukungan dari berbagai pihak mempercepat penyelesaiannya.

 

Langkah kunci yang ditempuh adalah pemasangan dan pengoperasian 3 Tower Darurat pada jalur Galang–Simangkuk. Setelah pemasangan selesai, jaringan darurat tersebut berhasil dihidupkan dan disinkronkan kembali ke dalam Sistem Interkoneksi Sumatera. Keberhasilan ini menjadi tanda utama bahwa aliran listrik utama dapat kembali berjalan normal.

 

 

 

📊 Data Pemulihan dan Dampaknya

 

Hingga pernyataan pulih total dikeluarkan, data yang tercatat menunjukkan hasil yang memuaskan:

 

- ✅ 74 penyulang utama yang sempat terhenti kini beroperasi kembali

​

- ✅ 6.536 gardu distribusi menyalurkan daya secara penuh dan stabil

​

- ✅ 735.406 pelanggan yang terdampak pemadaman sudah menikmati listrik selama 24 jam penuh

 

 

 

🤝 Apresiasi untuk Semua Pihak

 

Manajemen PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, TNI, Polri, serta kesabaran dan pengertian seluruh masyarakat selama masa pemulihan berlangsung.

 

PLN juga memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap kondisi jaringan untuk menjaga kestabilan pasokan listrik ke depan, sekaligus memperkuat infrastruktur agar lebih tahan terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu.

 

 

 

Sumber: PT PLN UID Sumatera Utara, Siaran Pers Resmi, Laporan Lapangan

Penulis : Tim Redaksi BinasumutNews

Read More

Pemprov Sumut Bangun Jalan Di Sipiongot, Anggaran Capai Rp 230 Milyar

 

Foto: Proses pembangunan dan pengerasan jalan di kawasan Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. | Sumber: Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sumut, 2026

BinasumutNews

Medan, 11 Juni 2026

📰 Pemprov Sumut Bangun Jalan Strategis di Sipiongot, Anggaran Capai Rp 230 Milyar

 

Padang Lawas Utara, 11 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara resmi melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Proyek besar ini menjadi perhatian utama karena telah dinanti masyarakat selama puluhan tahun untuk membuka keterisolasian wilayah tersebut .

 

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan tiga ruas jalan utama dengan total anggaran mencapai Rp230 miliar. Dana ini dialokasikan sebagai bagian dari program strategis daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Sumut .

 

Detail Pembangunan Jalan

 

Tiga ruas jalan yang akan dikerjakan meliputi:

 

- Ruas Hutaimbaru – Sipiongot sepanjang 11,8 kilometer (anggaran Rp70,8 miliar)

​

- Ruas Sipiongot – Batas Labuhanbatu sepanjang 16 kilometer (anggaran Rp96 miliar)

​

- Ruas Sipiongot – Batas Tapanuli Selatan sepanjang 12 kilometer (anggaran Rp72 miliar) 

 

Proyek ini sempat terhenti pada tahun 2025 karena berbagai kendala administrasi dan hukum. Namun setelah dilakukan evaluasi mendalam, pemerintah memastikan pengerjaan akan dimulai secara bertahap pasca masa Lebaran tahun ini .

 

Harapan Besar Masyarakat

 

Selama ini, kondisi jalan yang rusak parah dan terputus saat musim hujan menjadi keluhan utama warga. Biaya transportasi hasil pertanian seperti karet, kelapa sawit, dan kopi menjadi sangat mahal, sementara harga jual hasil panen sering kali ditekan tengkulak karena akses yang sulit .

 

“Kami sangat bersyukur akhirnya jalan di daerah kami diperhatikan. Selama puluhan tahun kami terisolir. Semoga pembangunannya lancar dan berkualitas,” ujar Olivia Panjaitan, warga Desa Sipiongot, saat ditemui di lokasi peninjauan .

 

Dampak Positif yang Diharapkan

 

Setelah selesai nanti, jalan ini akan menghubungkan Padang Lawas Utara langsung dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Tapanuli Selatan. Manfaat yang akan dirasakan meliputi:

✅ Waktu tempuh perjalanan dipangkas hingga 60%

✅ Biaya angkutan barang turun signifikan

✅ Harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau

✅ Hasil bumi warga bisa dipasarkan lebih luas

✅ Membuka peluang investasi dan pariwisata lokal 

 

Dukungan Semua Pihak

 

Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, menyatakan siap mendukung penuh kelancaran proyek ini. Pemerintah daerah akan berkoordinasi ketat dengan Dinas PUPR Provinsi dan masyarakat setempat agar pembangunan berjalan tepat waktu dan berkualitas .

 

Gubernur Bobby Nasution juga meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada gangguan selama proses pengerjaan. “Ini adalah aset bersama. Mari kita jaga agar manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi sekarang dan mendatang,” pesannya .

 

Dengan selesainya pembangunan jalan ini, diharapkan wilayah Sipiongot dan sekitarnya bisa bangkit dari keterbelakangan dan tumbuh menjadi kawasan ekonomi baru yang mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara bagian selatan.

 

 

 

Sumber: Dinas PUPR Sumut, Antara News, RRI Sumut

Editor : Tim Redaksi BinasumutNews

Read More

Demo Tolak Kenaikan BBM Menggema di Jakarta, Sempat Terjadi Ketegangan

 

HMI Dan Aliansi Masyarakat Demo Tolak Kenaikan BBM

BinasumutNews

Medan, 11 Juni 2026

📢 Demo Tolak Kenaikan BBM Menggema di Jakarta, Sempat Terjadi Ketegangan

 

JAKARTA – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi meletus di Jakarta Pusat. Dipelopori oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Menggugat dan unsur masyarakat, protes ini sempat memicu kemacetan parah hingga ketegangan dengan aparat keamanan.

 

 

 

📍 Kronologi Aksi

 

- Lokasi: Kawasan Cikini dan Menteng, Jakarta Pusat

​

- Waktu: Berlangsung sejak Rabu malam

​

- Peristiwa: Massa memblokade ruas jalan dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes. Ketegangan sempat terjadi sebelum akhirnya dibubarkan oleh petugas keamanan.

 

 

 

✊ TuntutanUtama

 

Inti aksi ini adalah desakan agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Massa menilai kebijakan ini akan semakin membebani daya beli masyarakat yang saat ini masih tertekan secara ekonomi.

 

Tidak hanya dari kalangan demonstran, Komisi Keuangan DPR juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lanjutan: kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang dapat mendorong laju inflasi meski dalam skala terbatas.

 

 

 

🔜 Aksi Susulan Direncanakan

 

Setelah pembubaran aksi malam itu, koordinator massa menyatakan tidak akan berhenti di situ. Mereka tengah bersiap menyelenggarakan aksi lanjutan untuk terus menyampaikan aspirasi masyarakat agar didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Aksi ini menjadi cerminan keresahan masyarakat terhadap dampak kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Di satu sisi, aspirasi warga perlu didengar dan dibahas secara terbuka; di sisi lain, ketertiban dan keamanan bersama harus tetap dijaga. Diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat segera duduk bersama mencari solusi terbaik yang adil, agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa membebani beban rakyat.

 

 

 

Sumber: Liputan Berita Nasional, CNN Indonesia, iNews

Editor : Firman, Z. A Prd

Read More

Menteri HAM Natalius Pigai Kecewa Terhadap Komisi XIII Dikarenakan Anggaran Dipangkas

 

BinasumutNews

Medan, 11 Juni 2024

📉 Anggaran Dipangkas Drastis, Menteri HAM Sesalkan Minimnya Apresiasi Kerja

 

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluapkan kekecewaannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada 10 Juni 2026. Ia merasa upaya dan capaian kementeriannya kurang mendapatkan apresiasi, di tengah ketimpangan yang tajam antara target kerja yang ditetapkan dengan alokasi anggaran yang disetujui.

 

 

 

🎯 Poin Utama Keluhan Menteri

 

Menurut Pigai, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam menjalankan program kerja:

 

- Pemotongan anggaran yang signifikan: Usulan awal sebesar Rp3,9 triliun hanya disetujui sebesar Rp728 miliar — jauh di bawah kebutuhan yang diajukan.

​

- Capaian yang diakui secara internasional: Ia mengklaim kementeriannya tengah diusulkan masuk dalam Guinness World Records atas keberhasilan menyelenggarakan pendidikan HAM massal untuk 6.000 orang di Sumatera Utara, melampaui rekor sebelumnya dari Uruguay.

​

Baca juga : Komisi II DPR, Dorong Gaji Seluruh PPPK Ditanggung Pusat

- Keterbatasan operasional di lapangan: Dengan struktur anggaran yang ada, kementerian tidak memiliki pos khusus untuk bantuan langsung kepada korban konflik atau bencana. Pigai bahkan mengaku harus mengeluarkan dana pribadi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

 

 

 

⚖️ Tanggapan dan Pandangan DPR

 

Komisi XIII DPR RI di bawah pimpinan Willy Aditya memberikan pandangan yang berbeda:

 

- Prioritas Anggaran :

DPR menilai usulan anggaran yang diajukan masih terlalu banyak dialokasikan untuk kebutuhan internal, bukan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

​

- Fokus Penanganan Masalah

Sejumlah anggota dewan meminta arah kebijakan diperjelas, dan mempertanyakan peran strategis kementerian dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM yang menjadi perhatian publik.

 

 Perdebatan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi lembaga baru: bagaimana menyeimbangkan antara pembangunan kapasitas internal dengan pemenuhan harapan publik. Di satu sisi, kementerian membutuhkan dukungan dana yang memadai untuk berkembang; di sisi lain, DPR berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan uang negara. Hasil dari pembahasan ini akan menjadi acuan penting bagi arah kebijakan HAM nasional ke depannya.

 

 

 

Sumber: Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian HAM, Juni 2026

Editor : Firman, Z. A Prd

Read More

Komisi II DPR - RI Dorong Gaji Seluruh PPPK Ditanggung Pusat..!!

BinasumutNews : Foto Mardani Ali Sera
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN

 

BinasumutNews

Medan, 11 Juni 2026

✅ Komisi II DPR RI Dorong Gaji Seluruh PPPK Ditanggung Pusat, Aturan Belanja Pegawai Dilonggarkan

 

JAKARTA – Komisi II DPR RI mengajukan langkah strategis untuk menyelesaikan masalah keterbatasan anggaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan para kepala daerah seluruh Indonesia pada 8 Juni 2026.

 

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menegaskan empat poin krusial yang menjadi kesepakatan dan arah kebijakan:

 

1. Beban Gaji Diambil Alih APBN

Pemerintah pusat diminta mengambil alih sepenuhnya pembiayaan gaji PPPK. Langkah ini dianggap mendesak mengingat kapasitas keuangan sebagian besar pemerintah daerah sangat terbatas, sehingga sering kesulitan memenuhi kewajiban belanja pegawai.

 

2. Relaksasi Batas Anggaran Daerah

Aturan yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD akan dilonggarkan dalam masa transisi. Kebijakan ini ditempuh agar pemda tidak terdesak merumahkan tenaga kerja atau memotong hak gaji PPPK.

 

3. Kepastian Karier Jangka Panjang

Sistem perpanjangan kontrak tahunan yang menimbulkan ketidakpastian akan dihapus. Sebagai gantinya, dibuka jalur pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS agar memiliki jenjang karier yang jelas dan setara.

 

Baca Juga : Menteri Ham Natalius Pigai Kecewa Anggaran Dipangkas, Usulan 3,9 T Disetujui 728 M

4. Perlindungan Untuk PPPK Paruh Waktu

Pemerintah juga berkomitmen menjamin kesejahteraan, hak keuangan, hingga jaminan hari tua bagi PPPK paruh waktu, agar tidak ada diskriminasi perlakuan dalam pelayanan publik.

 

Langkah ini diharapkan menciptakan stabilitas tenaga kerja di lingkungan pemda sekaligus memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

 Langkah strategis ini menjadi angin segar bagi PPPK dan pemerintah daerah. Diharapkan kebijakan yang disepakati dapat segera ditindaklanjuti, tercipta kepastian kerja, kesejahteraan yang terjamin, dan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

Sumber: Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, Kementerian PANRB, dan Asosiasi Pemerintah Daerah, 8 Juni 2026

Editor : Firman, Z. A Prd

Read More

DISHUB PROVSU Tengah Percepat Pembangunan Proyek Strategis Bus Rapid Transit (BRT) MEBIDANG

 

BinasumutNews

BinasumutNews

Medan, 11 Juni 2026

🚍 Percepatan Proyek BRT MEBIDANG : Solusi Transportasi Modern Untuk Mewujudkan Wilayah Yang Lebih Lancar Dan Ramah Lingkungan

 

BinasumutNews – Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara terus menggenjot penyelesaian proyek strategis Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang. Dihadapkan pada tantangan kemacetan dan penurunan kualitas udara yang kian terasa di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang (MEBIDANG), proyek ini hadir sebagai jawaban jangka panjang untuk memperbaiki sistem mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Rencananya, layanan ini akan mulai beroperasi secara bertahap menuju penyelesaian penuh pada tahun 2027.

 

📋 Rencana Infrastruktur Dan Operasional Yang Terukur

 

Pembangunan ini dirancang dengan perencanaan yang matang agar mampu melayani kebutuhan jutaan warga. Beberapa aspek utamanya meliputi:

 

- Jalur Khusus: Disediakan jalur khusus sepanjang 21 kilometer yang terpisah dari arus kendaraan lain, sehingga perjalanan menjadi lebih cepat, tepat waktu, dan bebas dari hambatan kemacetan.

​

- Jaringan Halte: Dibangun sebanyak 32 halte utama dan 696 titik pemberhentian pembantu yang tersebar merata, memudahkan akses warga dari berbagai wilayah untuk menjangkau layanan ini.

​

- Armada Modern: Sebanyak 527 unit bus disiapkan untuk melayani koridor utama. Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, mayoritas armada yang dioperasikan nantinya akan menggunakan tenaga listrik, guna menekan emisi gas buang dan meningkatkan kualitas udara perkotaan.

 

🤝 Menjaga Keseimbangan : Integrasi dengan Ankutan Tradisional

 

Pemerintah daerah menyadari bahwa perubahan sistem transportasi harus disertai dengan kebijakan yang bijak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha transportasi yang sudah ada. Oleh karena itu, disusun skema transisi yang adil:

 

- Skema Perlindungan: Akan disediakan program subsidi khusus bagi sopir dan pemilik angkutan kota untuk membantu penyesuaian selama masa peralihan.

​

- Sistem Terpadu: Angkutan tradisional tidak akan digantikan sepenuhnya, melainkan diintegrasikan sebagai layanan pengumpan yang mengantar penumpang dari perumahan menuju halte utama BRT. Hal ini diharapkan dapat menciptakan jaringan transportasi yang saling melengkapi dan tetap memelihara mata pencaharian masyarakat.

 

⚠️ Pengawasan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

 

Menyikapi pelaksanaan di lapangan, Komisi IV DPRD Kota Medan menekankan pentingnya pembangunan yang terencana. Pekerjaan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap dan terstruktur agar tidak justru menimbulkan titik kemacetan baru yang mengganggu aktivitas warga selama masa konstruksi. Selain itu, aspek lingkungan tetap menjadi perhatian utama; pembangunan fasilitas baru diwajibkan tetap menjaga kelestarian ruang terbuka hijau, sehingga kenyamanan dan keindahan kota tetap terjaga.

 

Proyek BRT Mebidang diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas masalah transportasi semata, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan mempererat konektivitas antarwilayah demi kesejahteraan bersama.

Diharapkan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kelancaran transportasi warga di wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Perhubungan RI, dan Komisi IV DPRD Sumut

Editor : Firman, Z. A Prd

Read More