Polrestabes Medan, Tempat Pemeriksaan Awal OTT KPK Bupati Langkat Syah Afandin & 6 Orang Lainnya

Gedung Polrestabes Medan menjadi lokasi pemeriksaan awal tersangka OTT KPK, 2 Juli 2026.

Binasumut

Medan, 04 Juli 2026

Oleh: Admin Binasumut

OTT KPK di Sumut: Bupati Langkat Syah Afandin dan 6 Orang Lainnya Diamankan, Pemeriksaan Awal Berlangsung di Satreskrim Polrestabes Medan

 

BINASUMUTNEWS, 4 Juli 2026 – Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan secara resmi ditetapkan sebagai pusat pemeriksaan awal tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di wilayah Sumatera Utara pada Kamis malam, 2 Juli 2026. Operasi senyap ini berhasil mengamankan total tujuh orang tersangka, dengan aktor utama yakni Bupati Langkat Syah Afandin.

 

Kronologi dan Lokasi Kejadian

 

Tim penyidik KPK tiba di lokasi pemeriksaan sekitar pukul 23.26 WIB, membawa sejumlah koper berisi barang bukti yang diamankan. Ruang Satreskrim di Jalan HM Said dipilih sebagai tempat memintai keterangan awal guna efisiensi proses sebelum tersangka utama diterbangkan ke Jakarta.

 

Penangkapan ketujuh orang tersebut dilakukan di tiga titik terpisah: Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan. Saat ini Bupati Langkat beserta barang bukti utama telah dipindahkan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk proses penahanan dan penyidikan lebih lanjut.

 

Daftar Pihak Yang Terjaring Operasi

 

Dari keseluruhan tujuh orang yang diamankan, rinciannya adalah:

 

1. Penyelenggara Negara: Bupati Langkat Syah Afandin

​

2. Aparatur Sipil Negara (ASN): Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat

​

3. Pihak Swasta: Sebanyak lima orang, mencakup pengusaha kontraktor serta mantan anggota DPRD Sumut yang diduga berperan sebagai perantara dan rekanan proyek.

 

Objek Dugaan Pelanggaran dan Barang Bukti

 

Kasus utama yang dijeratkan adalah dugaan suap pengaturan komitmen fee pada proyek di lingkungan Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

 

Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi gratifikasi senilai Rp3,5 miliar yang berkaitan dengan dugaan jual-beli jabatan Camat, mutasi ASN, pengangkatan Kepala Sekolah, hingga pengadaan seragam Sekolah Dasar.

 

Saat penangkapan, tim KPK berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah serta mata uang asing dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp983 juta.

 

 

 

Sumber: Liputan Lapangan & Rilis Resmi KPK RI

Artikel disusun berdasarkan fakta terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Read More

PRSU ke-50 Resmi Dibuka, Wadah Promosi Potensi dan Investasi Sumatera Utara

Suasana peresmian pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 sekaligus pameran kekayaan budaya daerah, Jumat (3/7/2026). Acara ini tidak hanya menjadi etalase pembangunan dan potensi ekonomi, tetapi juga wadah memperkenalkan serta melestarikan seni dan budaya asli Sumatera Utara kepada masyarakat luas.

 

Binasumut

Medan - Sabtu, 04 Juli 2026

Pekan Raya Sumut Ke-50 Resmi Dibuka, Wagub Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Mesin Ekonomi Daerah

 

Oleh: Admin Binasumut

BINASUMUTNEWS, 3 Juli 2026 – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya secara resmi membuka Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) edisi ke-50 pada Jumat malam (3/7) di Panggung Utama PRSU, Jalan Gatot Subroto, Medan. Dalam kesempatan bersejarah ini, ia menegaskan bahwa PRSU bukan sekadar ajang hiburan semata, melainkan etalase utama pembangunan serta wadah strategis untuk mempromosikan potensi daerah, menarik investasi, dan menggerakkan perekonomian Sumatera Utara.

 

Tonggak Sejarah di Usia Emas

 

Penyelenggaraan PRSU tahun ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Sumut sekaligus momentum istimewa untuk menampilkan berbagai potensi unggulan kepada masyarakat luas, investor, dan pelaku usaha dari dalam maupun luar negeri.

 

"PRSU ke-50 menjadi penanda perjalanan sejarah pembangunan Sumatera Utara. Ini bukan hanya panggung hiburan, tetapi ruang pertemuan investasi, promosi potensi daerah, kekayaan budaya, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia. Dari sinilah kita menunjukkan kepada Indonesia bahwa Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang," ujar Wagub Surya dalam sambutannya.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, PRSU berfungsi sebagai ruang temu perdagangan, investasi, teknologi, olahraga, dan inovasi. Dampak positifnya diharapkan tidak hanya terasa selama kegiatan berlangsung, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

 

Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah kabupaten dan kota se-Sumut yang menampilkan keunggulan masing-masing. Menurutnya, semangat kolaborasi antardaerah menjadi kunci utama mempercepat pembangunan dan mewujudkan Sumatera Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Pemerintah Provinsi Sumut sendiri terus mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat sistem ekonomi daerah, serta mengembangkan sektor olahraga sebagai industri baru yang mampu meningkatkan perekonomian melalui penyelenggaraan ajang bergengsi tingkat nasional hingga internasional.

 

31 Hari Penuh Warna, Target 300 Ribu Pengunjung

 

Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Ferry Indra menyampaikan, PRSU ke-50 berlangsung selama 31 hari, mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan target kunjungan mencapai 300 ribu orang.

 

Seluruh 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara turut berpartisipasi, menampilkan produk unggulan, peluang investasi, hasil karya UMKM, ekonomi kreatif, serta kekayaan budaya yang beragam. Masyarakat juga disuguhkan deretan hiburan, termasuk penampilan dari 19 artis ternama nasional.

 

Tahun ini PRSU menghadirkan tiga area utama: Panggung Budaya sebagai ruang pelestarian seni dan adat istiadat, Panggung Landmark untuk ruang interaksi masyarakat, serta Panggung Utama yang menampilkan pertunjukan seni dan kompetisi kreativitas.

 

Salah satu program unggulan khusus PRSU 2026 adalah promosi khusus kopi Sumut, sebagai upaya memperkuat posisi kopi asal daerah ini sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia dan dunia, sekaligus mendorong peningkatan volume ekspor.

 

Hadir dalam acara pembukaan Anggota DPR RI Ade Jona Prasetyo, Plt Deputi Bidang Staf Ahli Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif Dian Permata Sari, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Staf Ahli TP PKK Sumut Titiek Sugihariti, Ketua DWP Sumut Evi Novida, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara.

 

 

 

Sumber: Liputan Lapangan BinasumutNews

Read More

Kendalikan Inflasi : Pemprov Sumut Jajaki Kemitraan Strategis dengan Rumah Tani Nusantara

Foto: Suasana audiensi antara Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap bersama jajaran Direksi PT Rumah Tani Nusantara dan perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sumut, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (3/7/2026). Pertemuan ini membahas rencana kemitraan strategis penguatan rantai pasok pangan dan pengendalian inflasi daerah.

 

Binasumut

Medan - Jumat, 03 Juli 2026

Kendalikan Inflasi Daerah, Pemprov sumut Jajaki Kemitraan Stategis dengan Rumah Tani Nusantara

 

MEDAN, 03 Juli 2026 – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN) untuk memperkuat pengendalian inflasi daerah. Langkah ini difokuskan pada pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan rantai pasok hortikultura, serta optimalisasi sistem perdagangan komoditas pangan pokok.

 

Pembahasan ini berlangsung saat Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap menerima audiensi jajaran direksi PT Rumah Tani Nusantara, didampingi Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (3/7).

 

Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman Harahap menyambut baik inisiatif kolaborasi yang ditawarkan. Ia menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab utama menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali dan tidak membebani daya beli masyarakat, terutama saat terjadi gejolak pasokan.

 

"Kami mengapresiasi konsep yang ditawarkan. Pemerintah harus sigap mengantisipasi kekurangan stok dan lonjakan harga agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin," ujarnya.

 

PT Rumah Tani Nusantara dalam paparannya menjelaskan telah mengelola kemitraan lahan lebih dari 15.000 hektare dan memberdayakan puluhan ribu petani di berbagai wilayah, termasuk program khusus regenerasi petani muda. Tahun 2026 ini, pihaknya juga menyiapkan ekspansi sarana logistik untuk mempercepat distribusi komoditas hortikultura seperti cabai, kentang, dan bawang dari sentra produksi di Kabupaten Karo dan daerah sekitarnya.

 

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti rencana ini melalui forum formal yang melibatkan perangkat daerah terkait serta Badan Usaha Milik Daerah. Kerangka kerja sama ini diharapkan segera ditandatangani dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan nyata pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi Sumatera Utara.

 

 

 

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat menyampaikan pidato pentingnya sinergi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten, disertai momen pertukaran cenderamata pada peringatan HUT ke-26 APKASI berbarengan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang, Rabu (1/7/2026).

 

Binasumut

Medan, 02 Juli 2026

Bobby Nasution Dorong Sinergi Fiskal Provinsi dan Kabupaten Pada HUT ke-26 APKASI

 

BinasumutNews – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama dan keselarasan kebijakan fiskal antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, guna mempercepat pelayanan publik serta kemajuan daerah.

 

Pernyataan ini disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Welcome Dinner peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang. Acara berlangsung di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, pada Rabu malam, 1 Juli 2026.

 

 

 

Kabupaten Sebagai Tulang Punggung Pelayanan publik

 

Menurut Gubernur, pemerintah kabupaten berada di garis terdepan dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara provinsi dan kabupaten mutlak diperlukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

 

"Pemerintah Kabupaten adalah tulang punggung pelayanan publik. Kita harus memperkuat sinergi dalam menyusun kebijakan fiskal dan pembangunan. Kita juga mendorong agar APKASI tidak hanya menyampaikan rekomendasi kebijakan ke pemerintah pusat, tetapi juga menjadikan pemerintah provinsi sebagai mitra strategis," ujar Bobby.

 

"Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah," tegasnya.

 

 

 

APKASI dan Semangat Otonomi Daerah

 

Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengingatkan bahwa organisasi ini lahir 26 tahun silam sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998, dengan tujuan memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.

 

Ia pun mengapresiasi sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, termasuk penampilan budaya dan kekayaan kuliner khas Sumatera Utara yang ditampilkan bagi ratusan peserta.

 

Dalam pertemuan ini, lanjut Bursah, akan dibahas sejumlah agenda strategis, antara lain:

 

- Mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

​

- Memperkuat jejaring ekonomi antar-kabupaten

​

- Mempromosikan potensi unggulan dan peluang investasi daerah ke tingkat nasional

 

APKASI juga mengajak seluruh kepala daerah untuk saling berbagi praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

 

Acara pembukaan ini dihadiri lebih dari 200 Bupati dan Wakil Bupati dari seluruh Indonesia, yang berkumpul untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka rangkaian kegiatan nasional HUT ke-26 APKASI.

 

 

 

Sumber: Rilis Pemprov Sumut, Keterangan resmi APKASI

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More

Gubsu Bobby Nasution Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 : Surplus Rp521, 494 Miliar

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan penjelasan dan paparan rinci laporan keuangan daerah, prinsip pengelolaan anggaran yang transparan serta akuntabel, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

 

Binasumut

Medan, Rabu 1 Juli 2026

Gubernur Bobby Nasution Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemprov Sumut Catat Surplus Rp521,494 Miliar

 

BINASUMUTNEWS – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Rabu (1/7/2026). Pencapaian utama dari laporan ini adalah tercatatnya surplus anggaran sebesar Rp521,494 miliar.

 

Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sumut, dengan agenda penjelasan Gubernur atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun lalu. 

Dalam paparannya, Bobby menyajikan rangkaian dokumen lengkap : Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, hingga Laporan Perubahan Ekuitas yang telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan prinsip pengendalian intern.

 

"Pengelolaan keuangan daerah harus terus berlandaskan tiga pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, demi mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan," tegas Bobby.

 

Ia menegaskan komitmen Pemprov Sumut menjalankan sistem keuangan yang taat aturan, efektif, dan efisien. "Kami senantiasa meninjau dan menyempurnakan sistem penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan daerah agar dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya kepada masyarakat," tambahnya.

 

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus. Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Sulaiman Harahap, para pimpinan dan anggota DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta sejumlah undangan lainnya.

 

 

 

Sumber: Rilis resmi Pemprov Sumut & DPRD Sumut

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More

Percepatan Transformasi Digital : Pemprov Sumut Kolaborasi OPD

Foto : Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib, mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan sambutan dalam kegiatan Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Regional Sumatera Tahun 2026 di Adora Convention Hall, Medan, Senin (29/6/2026).

 

Binasumut

Medan, 1 Juli 2026

Pemprov Sumut Percepat Transformasi Digital, Perkuat Kolaborasi Antar OPD Demi Layanan Publik Lebih Baik

 

BINASUMUTNEWS | 29 Juni 2026 — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melangkah maju mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Kunci utama yang diandalkan adalah penguatan kerja sama dan kolaborasi antar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini ditujukan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, terpadu, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Komitmen tersebut disampaikan secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib, yang mewakili Gubernur Bobby Nasution dalam membuka kegiatan Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Regional Sumatera Tahun 2026. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) itu berlangsung di Adora Convention, Jalan Harmonika Nomor 7, Medan, pada Senin (29/6).

 

 

 

Transformasi Digital : Sudah Bukan Pilihan, Tapi Kebutuhan

 

Dalam sambutannya, Suib menegaskan bahwa perubahan menuju sistem digital bukan lagi opsi tambahan, melainkan keharusan bagi birokrasi masa kini.

 

“Transformasi digital bukan sekadar soal mengubah cara kerja menjadi berbasis teknologi, melainkan upaya menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah dijangkau, terbuka, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan pemanfaatan data serta memperkuat keamanan informasi demi kenyamanan dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

 

Ia juga menggarisbawahi pesan dari Kementerian PANRB, bahwa keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor. “Kolaborasi menjadi kunci agar pemerintahan bisa lebih tanggap, mudah beradaptasi, dan tetap dipercaya publik,” tambahnya.

 

 

 

Lebih dari sekedar Aplikasi, Tujuannya Manfaat Nyata

 

Perwakilan dari Kementerian PANRB, Mohammad, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah Pemprov Sumut yang konsisten mendukung program percepatan ini. Menurutnya, pembangunan sistem digital tidak hanya berhenti pada membuat aplikasi atau perangkat lunak semata.

 

“Transformasi yang baik adalah yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh warga. Layanan harus makin mudah diakses, saling terhubung antar instansi, dan membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Utara,” jelasnya.

 

 

 

Diikuti Seluruh Pemangku Kepentingan

 

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain Sekretaris Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Organisasi, serta para pejabat dan staf yang bertanggung jawab atas pelaksanaan transformasi digital di masing-masing daerah.

 

Dengan terselenggaranya pendampingan ini, diharapkan seluruh daerah di Sumatera Utara dapat bergerak seirama, sehingga layanan publik ke depannya semakin berkualitas, efisien, dan mendukung kemajuan daerah secara menyeluruh.

 

 

 

Sumber: Rilis Resmi Pemprov Sumut / Kementerian PANRB

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More

Pemprov Sumut Perkuat Sinergi dengan BNPT : Cegah Ekstremisme dan Terorisme

 

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya bersama jajaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan unsur terkait lainnya saat melaksanakan pertemuan audiensi serta pembahasan penyusunan Rencana Aksi Daerah pencegahan ekstremisme dan terorisme di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (30/6/2026).

Binasumut

Medan, Selasa 30 Juni 2026

Pemprov Sumut Perkuat Sinergi dengan BNPT, Dukung Program Pencegahan Ekstremisme dan Terorisme

 

MEDAN, 30 Juni 2026 — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen penuh mendukung program pemerintah pusat dalam mencegah dan menanggulangi paham ekstremisme serta terorisme. Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang akan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di wilayah Sumut.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima audiensi delegasi BNPT di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Selasa (30/6/2026).

 

“Kami dari Pemprov Sumut mendukung sepenuhnya. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, kami akan memastikan seluruh program ini tersosialisasikan dan dijalankan hingga ke tingkat kabupaten dan kota,” tegas Surya.

 

Dalam pertemuan itu, Wagub juga mengingatkan bahwa penanganan isu ini harus mempertimbangkan kondisi sosial setempat. Ia menyebut sengketa lahan sebagai salah satu masalah yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerawanan sosial dan menjadi celah penyebaran paham radikal.

 

“Semoga kerja sama ini membuat langkah pencegahan kita semakin kokoh, sehingga memberikan dampak nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Sumut,” tambahnya.

 

 

 

Koordinasi Implementasi Perpres Nomor 8 Tahun 2026

 

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Dionisius Elvan Swasono menjelaskan, kunjungan ini bertujuan menyelaraskan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) untuk periode 2026–2029.

 

Berdasarkan aturan tersebut, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala kepada pemerintah pusat.

 

“Kebijakan ini disusun secara terpadu, melibatkan kementerian, lembaga, unsur masyarakat, BNPT, hingga Densus 88 Antiteror. Tujuannya membangun daya tahan masyarakat sejak tingkat paling dasar,” ungkap Elvan.

 

Pihak BNPT juga berharap Pemprov Sumut mendukung penyediaan alokasi anggaran daerah agar program pencegahan dapat berjalan optimal di lapangan. Langkah ini dinilai penting mengingat masih ditemukan indikasi penyebaran paham ekstremisme di sejumlah wilayah.

 

“Kita sudah sepakat untuk memutus rantai penyebaran paham berbahaya. Dukungan nyata dari daerah sangat dibutuhkan agar tantangan ini bisa kita hadapi bersama secara terkoordinasi,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber: Rilis resmi Pemprov Sumut / BNPT

Penulis : Tim Redaksi Binasumut

Read More