Tampilkan postingan dengan label Aparatur Sipil Negara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aparatur Sipil Negara. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 04 Juli 2026

Polrestabes Medan, Tempat Pemeriksaan Awal OTT KPK Bupati Langkat Syah Afandin & 6 Orang Lainnya


Gedung Polrestabes Medan menjadi lokasi pemeriksaan awal tersangka OTT KPK, 2 Juli 2026.





Binasumut


Medan, 04 Juli 2026



Oleh: Admin Binasumut



OTT KPK di Sumut: Bupati Langkat Syah Afandin dan 6 Orang Lainnya Diamankan, Pemeriksaan Awal Berlangsung di Satreskrim Polrestabes Medan

 

BINASUMUTNEWS, 4 Juli 2026 – Gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan secara resmi ditetapkan sebagai pusat pemeriksaan awal tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di wilayah Sumatera Utara pada Kamis malam, 2 Juli 2026. Operasi senyap ini berhasil mengamankan total tujuh orang tersangka, dengan aktor utama yakni Bupati Langkat Syah Afandin.

 

Kronologi dan Lokasi Kejadian

 

Tim penyidik KPK tiba di lokasi pemeriksaan sekitar pukul 23.26 WIB, membawa sejumlah koper berisi barang bukti yang diamankan. Ruang Satreskrim di Jalan HM Said dipilih sebagai tempat memintai keterangan awal guna efisiensi proses sebelum tersangka utama diterbangkan ke Jakarta.

 

Penangkapan ketujuh orang tersebut dilakukan di tiga titik terpisah: Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan. Saat ini Bupati Langkat beserta barang bukti utama telah dipindahkan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk proses penahanan dan penyidikan lebih lanjut.

 

Daftar Pihak Yang Terjaring Operasi

 

Dari keseluruhan tujuh orang yang diamankan, rinciannya adalah:

 

1. Penyelenggara Negara: Bupati Langkat Syah Afandin

​

2. Aparatur Sipil Negara (ASN): Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat

​

3. Pihak Swasta: Sebanyak lima orang, mencakup pengusaha kontraktor serta mantan anggota DPRD Sumut yang diduga berperan sebagai perantara dan rekanan proyek.

 

Objek Dugaan Pelanggaran dan Barang Bukti

 

Kasus utama yang dijeratkan adalah dugaan suap pengaturan komitmen fee pada proyek di lingkungan Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

 

Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi gratifikasi senilai Rp3,5 miliar yang berkaitan dengan dugaan jual-beli jabatan Camat, mutasi ASN, pengangkatan Kepala Sekolah, hingga pengadaan seragam Sekolah Dasar.

 

Saat penangkapan, tim KPK berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah serta mata uang asing dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp983 juta.

 

 

 

Sumber: Liputan Lapangan & Rilis Resmi KPK RI


Artikel disusun berdasarkan fakta terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.


Jumat, 26 Juni 2026

Pj Sekda Provsu Sulaiman Harahap : Integritas Camat Harus 100% Tanpa Kompromi

Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menegaskan pentingnya integritas 100% tanpa kompromi kepada para camat dalam kegiatan pembekalan di BPSDM Sumut.

 


Binasumut


Medan, Jumat 26 Juni 2026



📚 Bekali Camat, Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan: Integritas Harus 100% Tanpa Kompromi

 

BinasumutNews, 26 Juni 2026 — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa integritas adalah pondasi utama yang tidak bisa ditawar bagi setiap pejabat, terutama para camat yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat wilayah. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan serta Kepamongprajaan bagi para camat di lingkungan BPSDM Sumut, Jalan Ngalengko, Medan.

 

 

 

💯 Integritas Harus Sempurna, Bukan Separuh - separuh

 

Dalam arahannya, Sulaiman menggambarkan integritas sebagai nilai yang harus mencapai angka maksimal. Jika diukur dalam skala 0 hingga 100, maka setiap Aparatur Sipil Negara wajib berada di angka 100%.

 

“Nilai integritas tidak bisa ditawar, harus sempurna. Jika sudah berintegritas, maka akuntabilitas dan kompetensi akan mengikuti dengan sendirinya. Inilah modal utama kita membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat,” tegasnya.

 

 

 

📍 Posisi Camat Sangat Strategis dan Penuh Tanggung jawab

 

Menurutnya, camat memiliki peran ganda sekaligus: sebagai pemimpin wilayah dan wakil pemerintah yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, tugasnya tidak terbatas pada jam kerja kantor saja.

 

“Camat bekerja nyaris 24 jam. Semua urusan di wilayahnya harus diketahui — mulai dari persoalan sosial, kelancaran roda pemerintahan, hingga kemajuan pembangunan. Di tangan merekalah kepercayaan rakyat diuji,” jelas Sulaiman.

 

Ia juga mengingatkan agar jabatan tidak dijadikan tujuan akhir, melainkan sebagai amanah untuk mengembangkan kemampuan diri dan melayani sesuai aturan yang berlaku.

 

 

 

💡 Inovasi Berawal dari Kemauan, Bukan Hanya Teknologi

 

Selain integritas, Sulaiman mendorong lahirnya budaya inovasi. Ia menegaskan bahwa inovasi tidak selalu butuh peralatan canggih atau biaya besar, melainkan berawal dari kesadaran untuk mencari solusi.

 

“Inovasi itu adalah kemauan. Kalau ada masalah di lapangan, pikirkan cara baru, lakukan langkah nyata. Jangan hanya menunggu atau mengandalkan teknologi semata. Semangat berubah itulah yang dibutuhkan,” pesannya.

 

 

 

🚀 Adaptif & Wujudkan Integritas dalam Tindakan

 

Sebagai penutup, ia mengajak para camat untuk meninggalkan pola pikir lama, terus memperluas wawasan, dan sigap mengikuti perkembangan zaman — termasuk mempercepat transformasi digital agar pelayanan publik makin cepat dan mudah.

 

“Ingat, integritas itu harus dibuktikan lewat perbuatan, bukan hanya tertulis di atas kertas atau diucapkan sebagai slogan semata,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara


Penulis : Tim Redaksi Binasumut