Bina sumut.blogspot.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) Hutapadang SM Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) inisial A akan dilaporkan LSM LP Tipikor Nusantara ke Kejaksaan Negeri Madina.
Pasalnya, Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, melalui Dana Desa dengan anggaran Rp180 juta pada tahun anggaran 2019 diduga terjadi penggelembungan bahan material dan HOK.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor Rp103,8 juta dan kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp19,5 juta pun diduga mark up.
Warga yang mengaku geram dan bekerja sama dengan LSM terpaksa akan melaporkan, karena dugaan mark-up dalam pembangunan rabat beton tersebut sangat tidak sesuai dengan bestek yang ada,” ungkap Sekretaris LP Tipikor Nusantara pada wartawan Jum’at (5/6).
“Temuan warga dan LSM, ketika dicek pengerjaannya yakni di lokasi pekerjaan, sehingga warga menilai kegiatan ini terlaksana yang tidak sesuai dengan bestek atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang ada di plank atau papan keterangan proyek pelaksanaan,” akui warga yang tidak bersedia ditulis namanya.
Dihubungi melalui sambungan selulernya, Plt Kades Huta Padang MS memilih bungkam tanpa memberikan jabawan dan bahkan memblokir nomor wartawan.
Diminta kepada Kejaksaan maupun Tipikor Polres Madina supaya mengaudit kegiatan Dana Desa Hutapang MS yang diduga kuat Kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.
