Friday, July 10, 2020

Gubsu Edy : Rencana Penyegaran Lahan PT KAI Harus Humanis




Binasumut News - Medan


Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) sangat mendukung langkah yang diambil oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menrevitalisasi lahan di kawasan bekas pasar di Delitua Kab Deli serdang, melalui kerjasama (Mou) bersama dengan Pemerintah setempat. Untuk itu, perlu dilakukan persiapan dengan skema cipta kondusif dan langkah yang humanis.


Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur edy sendiri ketika menerima kunjungan rombongan PT KAI Devisi Regional I sumut, di kediaman Gubernur kecamatan Delitua, Kab Deliserdang, Kamis (9/7). Turut mendampingi Asisten Administrasi Pemerintahan Arsyad Lubis, Asisten Pemkes Pemkab Deliserdang Faisal, serta pejabat pemerintah setempat lainnya.

" Rencanakan dalam waktu yang terukur. Kepada Camat, harus dibuat sosialisasi. Bentuk Tim terpadu untuk cipta kondisi, termasuk mendata masyarakat (pedagang). Karna bisa saja ada yang mengambil kesempatan dan provokasi keadaan, ucap Gubernur.

Gubsu Edy juga menambahkan setelah cipta kondisi dilakukan, perlu juga dilakukan pemisahan serta lokalisir dimana agar masalah tidak meluas. Sebab menurut Gubsu, walaupun lahan milk PT KAI, namun tetap saja kemungkinan adanya kendala akan selalu menjadi bagian dari proses seperti ini.

Baca juga : Kaldera Toba Ditetapkan Menjadi UNESCO Global Geopark

" Jangan ada masalah lagi. Namun saya ingatkan, setiap mengambil langkah, lakukan dengan cara yang humanis. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyiapkan skema pemindahan pedagang pasar ke tempat yang baru. Begitu juga penempatan ke lokasi yang baru harus disiapkan dan transparan (adil) ", tegas edy.

Selain itu, Johannes Daniel Hutabarat selaku Vice President Divre I Sumut mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membangun kerja sama dengan Pemkab Deliserdang, untuk merevitalisasi lahan PT KAI yang dijadikan lahan berjualan, dibuat menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), untuk itu pihaknya sangat membutuhkan sekali dukungan dari Pemeritah Provinsi (Pemprov) sebelum mengambil langkah.

" Untuk Delitua Ini kita mau ada Mou, karna ada program dari Bupati Deliserdang yang cukup bagus, membangun RTH. Jadi disana status statsiun tetap ada. Sehingga jika ada Reaktivasi jalur, itu sudah siap. Jadi Pemkab Deliserdang yang akan membuat RTH nya ", sebut Daniel.


Danil menambahkan dalam waktu dekat pihak nya akan bertemu membahas Mou bersama dengan Pemkab Deliserdang agar rencana tersebut bisa dijalankan. Dan stasiun lama milik PT KAI serta kawasan sekitarnya dapat dijadikan seperti taman sebagai RTH. Untuk pedagang sendiri bisa dipindahkan ketempat yang baru.


Editor : Firman A Parinduri

Thursday, July 9, 2020

PD KAMI Segera Laporkan Kades Huta Tonga AB Tambangan Ke KEJATISU

  Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan A.H. Nasution, Medan, Provinsi Sumatera Utara


Binasumut News - Panyabungan


Pengurus Daerah Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PD KAMI) segera melaporkan dugaan Kasus Dana Desa Huta Tonga AB Kecamatan Tambangan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam Dekat ini.

Pernyataan ini di ungkapkan Ketua melalui Sekjen Umum PD KAMI Aspuddin Lubis  kepada Redaksi siang ini (8-7-20).


" Benar, saya dan kawan - kawan dalam waktu dekat ini segera melaporkan Kepala Desa Huta Tonga AB ke Kejatisu, terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa Pada Tahun 2017, 2018 dan 2019. Ungkap Aspuddin Lubis selaku Sekretaris PD KAMI Mandailing Natal.

Dugaan tersebut diperkuat berdasarkan hasil keterangan warga, juga memberikan tanggapan bahwa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2017, 2018 dan 2019 Oleh TPK yang dinilai tidak Transfaran.

Disamping itu, Aspuddin Lubis juga menerangkan kegiatan dana desa pada TA 2017, 2018 dan TA 2019 yang diduga terindikasi adanya praktik korupsi antara lain, seperti kegiatan :

Pembangunan fisik Rabat Beton TA 2017 - 2019

Pembangunan Jalan Usaha Tani Rp 432 jt

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Rp. 16,5 jt 

Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp. 72,1 jt 

Peta Wilayah dan Sosial Desa Rp. 13,3 jt di Huta Tonga AB Kecamatan Tambangan kabupaten Mandailing Natal.

" Bukan pada Tahun Anggaran (TA) 2017 aja yang mau kita kuak, Dana Desa TA 2019 akan kami kumpulkan RAB beserta estimasi Anggarannya, setelah itu kami akan serahkan ke Kejaksaan, dimana nantinya akan menjadi
PR oleh pihak kejaksaan, karna kami tahu itu memang bidang kejaksaan sendiri dalam membelah kasus seperti ini ", cetusnya




Oleh : Sakban Azhari Lubis

KALDERA TOBA DITETAPKAN MENJADI UNESCO GLOBAL GEOPARK




Binasumut News - Deli Serdang



Kaldera toba merupakan satu dari 16 UNESCO Global Geopark yang baru ditetapkan oleh Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Selasa (7/7). Dengan ditambahkannya Kaldera Toba, maka indonesia sendiri memiliki 5 (lima) Geopark yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Dimana kelima Geopark tersebut antara lain Gunung Batur, Cileteuh, Gunung Sewu serta Rinjani.

Pada tahun 2011 yang lalu Kaldera Toba untuk pertama kalinya didaftarkan sebagai UNESCO Global Geopark. Namun baru tahun 2020 ini pula Dewan Eksekutif United Nation Educational, Scientific and cultural Organization (UNESCO) pada Sidang ke 209 menyepakati Kaldera Toba Sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Dengan begitu, sembilan tahun lamanya perjuangan akan keberhasilan ini bisa diperoleh.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sangat menyambut gembira dengan Masuknya Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Untuk itu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menginginkan agar Fasilitas Fasilitas Pariwisata yang ada di Kaldera Toba semakin ditingkatkan.

Baca juga : Pemprov Sumut Bekerja Sama Dengan KPK, BPN, Dan Kejatisu Dalam Menyelamatkan Aset

" Ini semakin menetapkan Kaldera Toba bukan hanya milik kita, tetapi juga dunia, sehingga kita perlu menjaganya bersama sama. Dengan ditetapkannya Kaldera Toba sebagai UGG, tentunya kita harus meningkatkan fasilitas yang ada disana agar wisatawan yang datang merasa nyaman ", kata Edy Rahmayadi usai menerima laporan dari Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo dirumah Pribadi Gubernur dikawasan Deli Tua Kab. Deliserdang, Rabu (8/7).

Edy Rahmayadi menambahkan, sekiranya masyarakat Sumut agar meningkatkan kesadaran demi menjaga kelestarian Kaldera Toba.

" Perjuangan untuk masuk UNESCO Global Geopark (UGG) sangat panjang, dan sekarang setelah kita mendapatkannya harus bisa kita pertahankan bersama dengan menjaga kelestariannya ", tambah Edy.

Hidayati, selaku General Manager Badan Pelaksana Geopark Kaldera Toba (BPGKT), berpendapat akan ketetapan Kaldera Toba Sebagai bagian UGG, dimana baginya ini merupakan kesempatan besar sekaligus juga tanggung jawab yang besar kepada Pemprov Sumut dan Masyarakat setempat.

" Kita tentu bangga akan pengakuan ini. Perjuangan panjang kita membuahkan hasil. Kita harus bisa mempertahankannya, karena setiap empat tahun sekali ada validasi. Sangat disayangkan perjuangan selama sembilan tahun lepas karna kita kurang menjaganya ", kata Hidayati saat diwawancarai melalui telepon seluler.

Untuk itu, sekiranya dengan penetapan Kaldera Toba sebagai bagian UGG, diharapkan mampu mendongkrak pengembangan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di areal ini. Melalui pengembangan geo pariwisata berkelanjutan, peluang masyarakat dan pemprov Sumut mempromosikan budaya, produk local dan citra Kaldera Toba lebih luas.

" Pengakuan ini penting. UNESCO akan ikut mempromosikan Kaldera Toba secar besar besaran kedunia, sehingga promosi akan semakin luas, investor melirik, dan harapannya tentu perekonomian masyarakat setempat semakin membaik. Tetapi ini bukan akhir. Ini awal atau pintu pengembangan Kaldera untuk lebih baik lagi ", tambah Hidayati.

Baca juga : PKK Sumut Memberikan Bantuan Ke Pedagan Pasar

Disamping itu, Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua menambahkan atas Penetapan Kaldera Toba sebagai bagian UGG ini, diharapkan perhatian pemerintah Semakin besar untuk bisa mengembangkan kawasan ini. Ia berpendapat perkembangan berkelanjutan Kaldera Toba bisa mampu membuat kawasan ini nantinya menjadi sentra perekonomian masyarakat setempat.

" perhatian pemrintah baik daerah maupun pusat akan semakin tinggi untuk Kaldera Toba setelah penetapan ini. Kaldera Toba sudah menjadi warisan dunia, sehingha tanggung jawab masyarakat setempat dan pemerintah semakin tinggi menjaga dan melestaraikan kawasan ini ", ucap Ria melalui sambungan seluler.

Setelah penetapan ini, Ria juga menambahkan pemerintah pusat, daerah dan tentunya Badan Otorita Pariwisata Danau Toba ( BOPDT) akan terus bersinergi untuk pengembangan Kaldera Toba yang lebih baik.

" Kita akan bersinergi dengan pusat, BPODT dan tentunya swasta untuk pengembangan Kaldera Toba yang lebih baik lagi ", kata Ria.


Editor : Firman A Parinduri










Pemprov Sumut Bekerja Sama Dengan KPK, Kejati, Dan BPN Dalam Menyelamatkan Aset




Binasumut News - Medan


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus gencar berupaya dalam menyelamatkan aset - aset daerah. Untuk mempercepat upaya tersebut, Pemprov sumut berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Menurut Sekda Provinsi Sumut, R Sabrina, ada empat jenis aset yang menjadi fokus Pemprov Sumut bersama KPK, BPN, Dan Kejatisu yakni, aset tanah, bangunan, pajak dan kendaraan. Dimana dalam keempat aset yang menjadi fokus tersebut, tanah dan pajak merupakan nominal yang paling besar.

" Satu persatu kita akan selesaikan semua aset yang bermasalah, tetapi ada yang menjadi fokus utama seperti tanah, yang sengketa dan pensertifikatannya. Bila ini selesai akan berkontribusi besar untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita. Karena itu kita meminta bantuan BPN, Kejati dan juga KPK ", kata Sabrina, usai rapat secara virtual dengan KPK, BPN, Kejati serta stakeholder terkait di Media Centre Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) covid 19 di Sumut, jalan Diponegoro No 30 Medan, Selasa (7/7).

Ada 33 persil tanah aset Pemprov Sumut yang bermasalah menurut Sekda R Sabrina, yang tersebar dibeberapa daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Sumut). Begitu juga untuk masalah sertifikat, Pemprov Sumut telah berkomitmen dengan BPN guna memproses secepatnya.

" Tanah Itu kurang lebih 33 persil yang tersebar di seluruh Sumut dengan luas yang beragam dan juga dikelola oleh OPD - OPD yang berbeda. Sedangkan untuk sertifikat, kita sudah komitmen dengan BPN, saat ini masih sekitar 14% aset tanah kita yang sudah tersertifikat. Kita sudah mengajukan 300 sertifikat, tetapi yang sudah selesai sekitar 30 sertifikat. Ini memang butuh waktu, karna prosesnya tidak mudah, tetapi kita akan berusaha sekuat tenaga ", tambah Sabrina.

Dalam rapat tersebut selain aset tanah, Pajak Air Permukaan (PAP) juga menjadi pembahasan. Dimana, ada enam fokus yang hendak disegerakan Pemprov Sumut antara lain, PT Evergreen Internasional Paper Tanjung Morawa, PDAM Tirta Bina Rantau Parapat, PT Anugerah Multi Sawita, PT HUMBAHAS Bumi Energi (PLTMH), PT Mega Power Mandiri (PLTA), Dan PDAM Tirta Kualo. Total PAP dari Ke enam kasus ini mencapai 1,8 triliun, dan Menurut Sabrina sendiri sangat membantu PAD Sumut ditengan pandemi covid 19 ini.

Baca juga : PKK Sumut Memberikan Bantuan Ke Para Pedagang Pasar

" PAP akan berkontribusi besar untuk PAD Sumut sehingga kita ingin ini cepat ada penyelesaiannya. Saat ini kita masih belum menemukan titik terang dengan perusahaan - perusahaan yang menunggak pajak. Mudah - mudahan dengan kolaborasi ini permasalahan PAP termasuk PAP inalum yang sudah berlarut - larut bisa selesai, ada titik temunya ", tambah Sabrina.

Disamping itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) korupsi KPK wilayah I Maruli Tua, mengatakan Pemprov Sumut dan Kejati harus bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah aset pajak tersebut. Bahkan kalau perlu bentuk tim khusus yang profesional untuk mempercepat menyelesaikannya.

" Kita perlu cepat bergerak, bila tidak nanti aset aset kita ini hanya tinggal cerita saja, sudah dikuasai pihak - pihak ketiga. Untuk itu, perlu dibentuk tim yang bisa bekerja profesional agar mempercepat penyelesaiannya. Karna bila ini selesai, PAD Pemprov Sumut akan jauh meningkat dan itu berarti daerah Pemkab/Pemko juga akan kebagian. Ini baik bagi pemulihan perekonomian kita ", kata Maruli, yang juga pernah menyelesaikan sengketa PAP Pemprov Jayapura dengan PT Freeport.

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ( ASDATUN) Mangasi Situmeang, dalam rapat itu mengatakan sepenuh nya siap membantu dalam menyelesaikan masalah aset aset Pemprov sumut. Ia juga menghimbau dalam hal ini sangat dibutuhkan suatu komitmen yang kuat dari berbagai pihak, agar proses penyelesaiannya bisa dilakukan secepatnya.

" Ini butuh komitmen kita bersama, terutama tentu Pemprov Sumut sebagai pemilik aset. Kita dari Kejati dan Kejari tentu akan membantu sekuat tenaga karena kita tahu ini untuk kemaslahatan bersama. Jadi, kita butuh implementasi, jangan buat PKS (Perjanjian Kerja Sama) hanya sekedar PKS saja ", tegas Mangasi.

Rapat daring yang dimoderatori oleh Ketua Tim Korsupgah korupsi Sumut Azril Zah ini juga dihadiri Staf ahli Gubernur Sumut bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, aset dan SDA Agus Tripriyono, PLT Kepala BPKAD Ismael Sinaga, PLT Kepala  BPPRD Riswan dan Kabid pengadaan tanah BPN Pemprov 


Editor : Firman A Parinduri




Wednesday, July 8, 2020

FAM " Dalam Waktu Dekat Data Dana Desa Manambin Segera Kita Antarkan Ke Kejatisu "

 
 Kegiatan Dana Desa TA 2019 Desa Manambin




Binasumut News - Medan



Kejatisu Diminta Turun Dan Audiet Dana Desa Manambin, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal.



Forum Aspirasi Mahasiswa Sumatera Utara (FAM) akan melaporkan kepala desa (Kades) Manambin kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal Erwin Lubis ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), atas dugaan korupsi Dana Desa (DD) pada sejumlah proyek fisik pada Tahun Anggaran (TA) 2018 dan TA 2019.

Ketua Forum Aspirasi Mahasiswa (FAM) Sumut, Julfian Harahap menjelaskan, ada 19 item pekerjaan yang diduga dikorupsi kades manambin, 17 item diantarannya pada TA 2019 dan 2 itemnya lagi pada TA 2018. Sehingga, itu yang menjadikan Landasan bagi FAM untuk melaporkan Kades Manambin Erwin Lubis Ke kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

" Ada 19 item yang kami duga dikorupsi sdr Erwin Lubis, selaku Kades Manambin. 17 item itu pada Tahun Anggaran 2019, 2 itemnya lagi pada Tahun Anggaran 2018. Itulah yang menjadi landasan kami melaporkan Kades Manambin ini ke Kejatisu ", ucap Julfian selaku ketua FAM Sumut kepada Redaksi, Rabu (8/7).

Dari ke 19 item yang Julfian sebutkan, ia merincikan jenis jenis pekerjaan fisik yang menjadi dugaan korupsi menurutnya, Dimana 17 item pada TA  2019 seperti Penyelenggaraan PAUD, Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa, Pendidikan Pelatihan/Keterampilan Kerja, Pelatihan Sepak Bola, Pelatihan Bola Volly, Penyelenggaraan Posyandu, Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, Pembangunan Rabat Beton Perkuburan, Pembangunan Badan Jalan Aek Karlan, Pembangunan Jembatan Aek Singkam, Pembangunan Air Bersih Saba Julu, Pelatihan Gordang Sambilan, Penyelenggaraan Festival Keagamaan, Pembangunan Lapangan Bola, Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Dan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Masyarakat. Sedangkan 2 item pada TA 2018 yakni Bibit Pertanian/Bibit Peternakan Rp 91,3 juta, Dan Pembangunan Jalan Usaha Tani Rp 480, 5 juta. Dengan total keseluruhannya mencapai lebih kurang 1 milyar Rupiah.


  Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara, jalan A.H. Nasution

" Saya akan rincikan satu persatu 17 item di TA 2019 dan 2 item TA 2018 ini beserta besaran Total Keseluruhannya, dimana besarannya itu mencapai lebih kurang 1 milyar rupiah, ini sangat jelas ada indikasi korupsi nya ", cetusnya.

Selanjutnya, dengan data data yang telah diperoleh Forum Aspirasi Mahasiswa (FAM) Sumut  yang di ketuai Julfian Harahap ini, ia dan rekan - rekan akan secepatnya membawa data data ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (kejatisu) dalam waktu dekat ini untuk dijadikan sebagai bahan temuan nantinya oleh pihak Kejatisu sendiri.

Baca juga : Pemprov Sumut Bekerja Sama Dengan KPK, BPN, Dan Kejatisu Dalam Menyelamatkan Aset

Dimana, dengan data data tersebut Kejatisu bisa dengan secepat nya untuk turun langsung ke Desa manambin kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal guna mengaudiet Dana Desa Manambin dan mengintrogasi Kepala Desa Manambin Erwin lubis.

" Dengan data - data yang kita peroleh ini secepat nya juga saya dan kawan - kawan akan membawa data - data ini ke Kejatisu, untuk dijadikan sebagai bahan temuan oleh pihak Kejatisu nantinya. Dengan begitu saya berharap Kejatisu bisa secepatnya untuk turun langsung ke manambin serta menginvestigasi Kades nya ", pungkasnya.

Disamping itu, awak media juga menyinggung Julfian Harahap, atas penjelasan Kades Manambin Erwin lubis beberapa bulan yang lalu terkait 3 (tiga) item yang pernah dipersoalkan masyarakat itu ke salah satu awak media online di mandailing natal. Menurut keterangannya ke awak media tersebut,  Kades Manambin meluruskan Persoalan itu dan menurutnya itu hanyalah kabar miring.

Baca juga : wagubsu-musa rajeck shah berharap tidak ada lagi Pengiriman TKI ilegal

" Saya sudah mengetahui mengenai pemberitaan itu, ya sah - sah saja dia menjelaskan seperti itu ke awak media.Yang paling penting kan, dia nantinya harus valid juga menjelaskan semua item item yang diduga berbau korupsi itu ketika nantinya kejatisu meminta keterangan atas data - data yang sudah Kejatisu sendiri peroleh. Bisa enggak dia ngomong segampang memberikan keterangan ke awak media ", bebernya.


Oleh : Sakban Azhari Lubis

Tuesday, July 7, 2020

PW RMI - NU Sumut Gelar Silaturrahim Dengan Pimpinan Pesantren Se Padang Lawas




Binasumut News - Padang Lawas


Ba'da Zuhur Tgl 06 Juli 2020, di Sampaikan Julpian Harahap.SE.MS.i sbg yang biasa disapa Gus ian Sekretaris, Mewakili Ketua PW Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (PW RMI NU Sumut) Dr. Arifuddin Muda Harahap.M.Hum dan bersama para pengurus lainnya melaksanakan Silaturrahim dgn Pimpinan Pesantren Se Padang Lawas di Padang Kunik Barumun Tengah.

Pada acara silaturrahim tersebut PW RMI NU Sumut sebagai bentuk silaturahim langsung dgn para pimpinan pondok pesantren terkait perkembangan pesantren NU yg ada di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam pertemuan tersebut Ketua PW RMI NU Sumut melalui Sekretaris Gus ian juga mensosialisasikan  bahwa InsyaAllah PW RMI NU Sumut akan melaksanakan kerjasama dgn PT. Pertamina dalam hal pengucuran dana bantuan pinjaman Penambahan Modal melalui Program CSR PT. Pertamina sesuai dgn hasil pertemuan silaturrahim PW RMI NU Sumut dgn Manager CSR Pertamina pada tgl 23 Juli 2020.

Pengucuran dana CSR tersebut bertujuan untuk memajukan perekonomian Pondok Pesantren NU di Sumatera Utara,  baik bagi pengelola santri maupun alumni Pondok Pesantren.

Baca juga : Wagubsu Musa Rajek shah berharap Tidak Ada Lagi Pengiriman TKI Ilegal

Dalam kesempatan silaturrahim tsb Ustd Kholil Daulay S.Pd.I (Pimpinan Pondok Pesantren Darurrisalah Padang Kunik) mengatakan bahwa sangat bersyukur atas kepedulian dan perhatian  PT. Pertamina terhadap pengembangan perekonomian Pondok Pesantren NU di Sumatera Utara khususnya Pesantren di Kabupaten Padang Lawas.

Ustd. Kholil Daulay S.Pd.I (Darurrisalah Padang Kunik) dlm forum silaturrahim tsb juga mengatakan bahwa InsyaAllah seluruh Pimpinan Pondok Pesantren NU se Padang Lawas akan sesegera mungkin mengajukan permohonan rekomendasi kepada PW RMI NU Sumut agar dpt ikut memanfaatkan program CSR PT. Pertamina demi memajukan Perekonomian Pondok Pesantren.

Dalam kesempatan tsb ia jg menyarankan kpd 9 Ponpes yg hadir saat itu agar konsentrasi pada usaha yg membantu kemaslahatan masyarakat dilingkungan Ponpes sbg contoh Usaha Penjualan Pupuk Subsidi ataupun Usaha Pangkalan Gas Elpiji yg harganya jauh diatas HET (harga eceran tertinggi) yg telah ditentukan.


Pada akhir pertemuan silaturrahim tsb, Gus ian meminta kpd seluruh pimpinan Ponpes NU se Padang Lawas yg akan memanfaatkan program CSR PT. Pertamina utk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.


Oleh : Sakban Azhari Lubis



PKK Sumut Memberikan Bantuan Ke Pedagang Pasar Petisah dan Pusat Pasar



Binasumut News - Medan


Tim Pergerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK) Sumatera Utara memberikan bantuan berupa bahan pokok kepada para pedagang di pasar petisah dan pusat pasar Medan yang terpuruk akibat pandemi covid - 19 pada hari Senin (6/7).

Bantuan berupa bahan pokok tersebut diberikan langsung oleh Ketua TP - PKK Sumut ibu Nawal Edy Rahmayadi bersama Wakil Ketua TP - PKK Sumut ibu Sri Ayu Mihari Musa Rajek shah kepada para pedagang di pasar petisah dan pusat pasar medan. Bantuan bahan pokok berupa beras, minyak goreng, telur, mie instan, hand sanitizer dan masker itu, merupakan bantuan dari para donatur, seperti GRAB Indonesia, Nutrifood, dan PLN wilayah Sumut.




" Dalam rangka Hari Keluarga Nasional, PKK  Sumut bersama dengan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) dan para donatur memberikan bantuan berupa bahan pokok dan handsanitizer serta masker untuk para pedagang. Semoga sedikit bantuan ini dapat meringankan beban mereka disaat sulit seperti ini ", ujar Nawal.

Ketua TP - PKK Sumut, ibu Nawal Lubis juga menjelaskan ada 400 paket bantuan bahan pokok yang dibagikan, dimana 200 paket bahan pokok disalurkan bagi pedagang pasar di petisah dan 200 paket ke pedagang pasar central.

" Di pasar Petisah mayoritas penerima bantuan adalah tukang jahit, sedangkan di pusat pasar mayoritas penerima adalah pedagang sayuran ", tambah Nawal.

Sementara itu, PLT Dirut PD Pasar Kota Medan Nasib, Mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan Ketua PKK Sumut.

Baca juga : wagubsu musa rajeck shah berharap tidak ada lagi pengiriman TKI ilegal ke luar negeri

" Terima kasih karena telah memperhatikan para pedagang kami yang terdampak ekonominya karena covid - 19. Terutama para tukang jahit yang sepi orderan atau pembeli. Kalau pedagang sayur dan kebutuhan pokok lainnya masih banyak pembelinya, makanya hari ini kebanyakan tukang jahit yang kami bawa " Ujarnya.

Bukan itu saja, Dirut PD Pasar Medan Nasib juga mengingatkan kepada para pengunjung dan pedagang yang hendak berbelanja agar sekiranya menerapkan protokol kesehatan.

" pedagang dan pengunjung harus menerapkan jaga jarak di area pasar. Kami juga sudah menyediakan fasilitas cuci tangan di beberapa titik, jadi cuci tanganlah sebelum atau sesudah belanja ", tambahnya.

Selain itu juga, salah satu pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan sayur di pusat pasar Dina Simanjuntak, mengucapkan terima kasih atas bantuan bahan pokok serta handsanitizer dan masker yang disalurkan. Menurutnya sangat bermanfaat untuk perlindungan dari penularan covid - 19.


" kami merasa diperhatikan dengan bantuan yang diberikan ini, terima kasih atas kepedulian dan perhatian pemerintah dalam upaya penanganan dampak covid - 19 di sumut ", ucap dina simanjuntak.



Editor : Firman A Parinduri