MANDAILING NATAL
DPRD Kabupaten Madina merekomendasikan 3 poin kepada Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution menyikapi kisruh hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terjadi saat ini.
Rekomendasi itu dikeluarkan setelah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi I dan IV bersama Kepala Dinas Pendidikan Dollar Hafriyanto dan Kepala BKPSDM Abdul Hamid Nasution serta dihadiri ratusan peserta PPPK di ruang paripurna DPRD Madina, Kamis (28/12/2023).
Adapun tiga poin rekomendasi tersebut yakni, pertama, meminta kepada saudara (bupati Madina) untuk membatalkan nilai SKTT agar dikembalikan ke nilai CAT BKN. Kedua, mengevaluasi hasil seleksi ujian PPPK guru tahun 2023 dan apabila ada peserta yang maladministrasi agar di diskualifikasi.
Ketiga, terjadinya kekisruhan akibat ketidak profesionalan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPSDM, oleh karena itu agar dicopot dari jabatannya paling lama tujuh (7) hari semenjak rekomendasi dikeluarkan.
Surat rekomendasi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 10 anggota DPRD Madina.
1. Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis
2. Wakil Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Nasution
3. Ketua Komisi I DPRD Madina H Hamdani
4. Wakil Ketua Komisi I DPRD Madina Zubaidah Nasution
5. Sekretaris Komisi I DPRD Madina Izhar Helmi
6. Anggota Komisi I DPRD Madina Mora Harahap
7. Ketua Komisi IV DPRD Madina H Nis'at Sidik Nasution
8. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Madina Sobir Lubis
9. Anggota Komisi IV DPRD Madina H Marganti Batubara.
10. Anggota Komisi IV DPRD Madina Hj Leli Artati.
Sebelumnya, DPRD Madina mengadakan RDP Lintas Komisi I dan IV bersama OPD terkait menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan peserta PPPK pada Rabu (27/12) kemarin, yang menuntut keadilan dan transparan pemerintah daerah atas hasil seleksi PPPK di daerah ini.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD terkait dihadiri Kaban BKPSDM Abdul Hamid Nasution dan Kadis Pendidikan Dollar Hafriyanto serta Kadis Kesehatan dr Faisal Situmorang, Kamis (28/12).
Rapat dengar pendapat DPRD Madina terkait SKTT PPPK Guru
RDP dipimpin oleh Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis didampingi Wakil Pimpinan Erwin Efendi Nasution dan dihadiri anggota DPRD dari Komisi I dan IV. Antara lain, Sobir Lubis dan Zubaidah (Fraksi Golkar), Nis'at Sidik (Fraksi PAN), Hj Leli Artati (Fraksi Persatuan Madina), Hamdani (Fraksi PKS) dan H Marganti Batubara (Fraksi Hanura).
Andi Novan, salah satu koordinator aksi bersama sejumlah peserta PPPK lainnya pun menanyakan soal objektifitas dari penguji yang memberikan penilaian SKTT kepada setiap peserta.
Mereka juga menanyakan bagaimana mungkin penguji bisa menilai masing-masing peserta, sedangkan penguji sendiri tidak mengenali.
"Kami minta dalam hal ini Pak Kaban BKPSDM dan Kadis Pendidikan, bagaimana bapak-bapak bisa menilai kami. Seperti diketahui ada 10 poin terhadap profesionalisme guru yang dinilai di SKTT itu, apakah bapak-bapak kenal sama kami dan tau bagaimana sikap profesionalisme kami?" tanya mereka.
Kemudian dalam RDP ini, salah satu peserta PPPK lainnya turut mengilustrasikan simulasi penilaian SKTT yang diberikan pemerintah daerah kepada masing-masing peserta PPPK.
Dalam simulasi yang ditampilkannya, bahwa penguji dapat memberikan penilaian kepada setiap peserta bisa dengan nilai rendah dan nilai tinggi.
"Apakah benar seperti ini penilaiannya, jika seperti ini, bagaimana mungkin bapak-bapak hanya memberikan nilai 1 kepada peserta. Sedangkan nilai 1, keterangan penilaiannya itu paling buruk," tanya peserta lainnya.
Kaban BKPSDM Abdul Hamid dan Kadis Pendidikan Dollar yang dipersilahkan pimpinan DPRD menanggapi tak mampu menjelaskan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para peserta.
Hamid dalam tanggapannya bahkan mengklaim tidak mengetahui bagaimana penilaian akhir SKTT tersebut.
Dia berdalih pihaknya hanya memberikan nilai 1 sampai 9 kepada peserta terhadap poin-poin yang dipertanyakan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek.
"Kami tidak terlalu tau untuk bagaimana hasil penilaian akhir dari SKTT, kami hanya memberi nilai 1 sampai 9 atas pertanyaan yang ada di aplikasi itu," kata Hamid.
Sontak, setelah Hamid menyampaikan tanggapannya para peserta pun meneriaki Kaban BKPSDM tersebut.
Anggota DPRD Madina Hj Leli Artati dan Zubaidah berkali-kali meminta penjelasan yang jelas kepada Kaban BKPSDM dan Kadis Pendidikan atas pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta PPPK.
"Coba dulu simulasikan 1 atau dua orang peserta PPPK, bagaimana kalian memberikan nilai SKTT itu? tanya keduanya.
Namun, selama RDP itu berlangsung, baik Hamid maupun Dollar tak mampu menjelaskan dengan detail pertanyaaan yang disampaikan peserta.
