Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan
Binasumut News - Jakarta
Beberapa waktu yang lalu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perpres No. 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Perpres ini sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yakni Perpres No. 43 Tahun 2015 yang diteken oleh Presiden Jokowi pada (3/7/2020).
Salah satu pasal yang berbeda dari aturan sebelumnya terletak pada Pasal 4. Menurut pasal ini, Kemenkopolhukam mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PAN - RB, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan instansi lain yang dianggap perlu.
Badan Intelejen Negara (BIN) tidak lagi termasuk dibawah koordinasi Kemenkopolhukam seperti yang sebelumnya diatur dalam Perpres No. 43 Tahun 2015.
Perpres baru ini tidak lagi mencantumkan BIN di dalam Pasal 4 tersebut.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah ini.
Menurutnya, BIN secara filosofis dan fungsi memang bertindak sebagai Lembaga Single Client.
"BIN memang seharusnya hanya melapor kepada single client yakni Kepala Negara atau Presiden RI, “ ungkap Syarief.
Baca juga : Ketua MPR RI Bambang Soesatyo " Manfaatkan Sistem AEoI Untuk Deteksi Aset Koruptor
Apalagi, berdasarkan Perpres Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara menyebutkan bahwa BIN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
" User badan intelejen di negara lain juga demikian. Misalnya, Central Of Intellegence Agency (CIA) yang bertanggung jawab kepada Presiden USA, Joint Intellegence Committee (JIC) di bawah Perdana Menteri Inggris, dan Intelijen SVR dibawah Oresiden Rusia, " jelas Syarief Hasan.
Ia mengungkapkan bahwa Perpres No. 73 Tahun 2020 ini dapat menguatkan kedudukan dan peran BIN sebagai badan inteligen.
Perpres ini membuat BIN lebih mudah dan leluasa dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan operasional bidang intelijen,dengan atau tanpa ada keharusan berkoordinasi dengan kelembagaan lain.
" Tugas keintelijenan itu banyak berhubungan dengan tugas rahasia negara, sehingga hanya Presiden mengetahui hal tersebut untuk menutup kemungkinan kebocoran informasi, " ungkap Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menilai bahwa meskipun BIN tak lagi dibawah koordinasi Kemenkopolhukam, BIN tetap bisa berkoordinasi dengan lembaga lain tetapi tidak lagi menjadi keharusan.
" Kalau pun berkoordinasi, itu hanya didasarkan pada perintah dan arahan Presiden RI, " tutup Syarief Hasan.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo
Binasumut News - Jakarta
Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan untuk memburu tersangka koruptor dan aset-aset mereka di negara lain, dibutuhkan Tim Pemburu Koruptor (TPK) yang bersih dari kepentingan. TPK harus mencerminkan sinergi antar-institusi yang efektif dan bebas dari kepentingan.
" Selain Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia serta Kementrian Hukum dan HAM, didalam TPK sebaiknya ada unsur Kemenlu dan Polri. Kemenlu sangat diperlukan karena para Duta Besar RI bisa membangun komunikasi dengan pihak berwenang di negara tujuan TPK. Sedangkan Polri bisa menjalin kerjasama dengan Interpol untuk mendeteksi posisi tersangka koruptor, " ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (17/7/20).
Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, perburuan tersangka koruptor dan aset-asetnya oleh TPK nantinya praktis lebih mudah. Karena Indonesia akan kembali menandatangani kesepakatan bilateral tentang Automatic Exchange Information (AEoI) dengan sejumlah negara.
" AEoI adalah fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak, baik didalam maupun diluar negeri. AEoI juga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi dana milik perorangan atau badan hukum yang disimpan di negara lain, " urai Bamsoet.
Baca juga : Fadel Muhammad Dorong Ketahanan Pangan Nasional Dalam Mewaspadai Krisis Pangan
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, saat ini Indonesia telah menandatangani kesepakatan implementasi AEoI dengan Hongkong, Tiongkok dan Swiss.
Kesepakatan ini memungkinkan pemerintah Indonesia mendeteksi dana milik para tersangka koruptor, utamanya yang disembunyikan di Swiss, Hongkong dan Tiongkok.
" Penerapan AEoI sendiri sudah disepakati setidaknya oleh 100 negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD (Organization for Economic Cooperation and Development),"kata Bamsoet.
Lebih jauh Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan pemerintah untuk belajar dari kegagalan tim pemburu aset Bank Century di Swiss bernilai 156 juta dolar AS yang disimpan di Bank Dresdner. Semua upaya dan progres tim pemburu yang difasilitasi oleh Dubes RI di Swiss terhenti seketika.
Pasalnya, seorang pejabat tinggi dari Jakarta mengeliminasi peran dan fungsi Dubes RI untuk Swiss dengan mengaku sebagai wakil resmi pemerintah.
Kasus ini sempat menimbulkan kegaduhan setelah Dubes RI untuk Swiss waktu itu, Djoko Susilo, membuat pengakuan terbuka di Jakarta.
" Belajar dari kegagalan ini, saya mendorong pemerintah agar memastikan semua anggota TPK bebas dari kepentingan pihak lain, " pungkas Bamsoet.
Editor : Firman A Parinduri
Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad
Binasumut News - Serang
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendorong upaya penguatan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi krisis pangan akibat musim kemarau berkepanjangan di tengah masa pandemi Covid-19 yang diprediksi Organisasi Pangan Dunia/FAO.
Potensi buruk tersebut sangat serius ditandai dengan beberapa negara seperti Thailand dan Vietnam sudah melakukan pembatasan ekspor pertanian terutama beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.
Untuk itu, Fadel melihat pemerintah mesti serius memperhatikan unsur-unsur diseputar ketahanan pangan seperti pelaku UMKM dan para petani dengan memberikan kemudahan di bidang pembiayaan.
" Kemudahan pembiayaan seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), sangat dibutuhkan para petani dan UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan agribisnis untuk kelangsungan usaha mereka dalam mendukung upaya ketahanan pangan nasional, " kata Fadel, kepada media usai membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Penguatan Ketahanan Pangan DKI Sebagai Pintu Gerbang Nasional Melalui Sinergitas Dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten', di Serang, Banten, Kamis (16/7/2020).
Turut hadir dalam acara FGD yang digelar atas kerjasama MPR RI dengan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) ini, Ketua Umum Perhiptani Isran Noor dan virtual pengurus Perhiptani seluruh Indonesia dan perwakilan Gubernur Banten.
Lebih jauh Fadel Muhammad menambahkan, selain memperhatikan para pelaku UMKM dan petani, pemerintah juga mesti memperkuat tenaga penyuluh pertanian.
" Peran penyuluh pertanian di desa - desa sangat penting, salah satunya untuk meningkatkan produktifitas. Hal ini terbukti saat menjadi Gubernur Gorontalo. Dengan kepandaian para penyuluh pertanian dan keuletan petani, produktifitas pertanian terutama jagung naik, malah sampai lebih dari 100%, " ungkap Fadel.
Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu menegaskan keyakinannya bahwa sektor pertanianlah yang paling berpotensi bertahan jika dikelola dengan baik dalam menghadapi krisis pangan dibanding sektor lain.
" Walaupun tidak terlalu optimis, namun menurut penilaian saya, hanya sektor pertanian yang tetap bergerak bagus saat ini. Maka dari itulah saya sangat menekankan agar langkah - langkah kemudahan untuk sektor pertanian cepat direalisasikan. Jika tidak, saya khawatir, kita akan kesulitan kedepannya. Sebab, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, " ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fadel memberikan apresiasi besarnya kepada pihak-pihak seperti Perhiptani yang serius tak kenal lelah melakukan berbagai edukasi, sosialisasi tentang sektor pertanian di Indonesia.
" Saya harap mereka tak lekas lelah dalam melakukan kegiatan - kegiatannya dan tak kecil hati jika tersandung kendala. Pesan saya untuk mereka dan seluruh anak bangsa indonesia, bahwa indonesia adalah negara agraris yang dulu jadi primadona dan kebanggaan bangsa, itu bisa diwujudkan bersama saat ini, " tandasnya.
Editor : Firman A Parinduri
Binasumut News - Medan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berencana akan memberikan Bantuan kepada tenaga kerja dan UMKM yang terdampak covid - 19.
Untuk tenaga kerja, Pemprov berencana memberikan bantuan Pelatihan tenaga kerja, dan UMKM sendiri akan diberikan bantuan permodalan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, Aset dan SDA Agus Tripriyono mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada webinar Inews, lansung dari ruang Sumut Smart Province lantai 6 kantor gubernur jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/7).
Bantuan yang diberikan Pemprov Sumut merupakan alokasi dari hasil refocusing APBD Pemprov Sumut tahap II.
Baca juga : Wagub Musa Rajek shah Optimis Pembangunan Sumut Kedepan Lebih Baik Lagi
Dimana refocusing tahap II ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp 500 milyar, diantaranya Rp 253 milyar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), untuk bidang kesehatan Rp 130 milyar, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 117 milyar.
Sementara untuk tenaga kerja yang terdampak, pemprov sumut akan memberikan pelatihan, dimana para tenaga kerja akan diberikan tiga pilihan bidang pelatihan, antara lain pertanian, peternakan, atau perikanan. Serta akan diberikan modal ataupun bibit dari sektor yang dipilih.
Sektor pangan yang di anjurkan menurut Agus Tripriono dikarenakan tahan banting di masa pandemi ini.
" jadi kami akan memberikan pilihan. Kepada para tenaga kerja terdampak ini diminta memilih apakah dia tertarik dengan perikanan, pertanian atau peternakan. Kita akan berikan pelatihan dan kita akan berikan bibit kepada mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan usahanya, " ujar agus.
Untuk UMKM, Pemprov akan memberikan permodalan, dimana menurut Agus permodalan adalah hal yang terpenting bagi UMKM.
" Bagaimanapun, Permodalan menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk dapat melanjutkan usahanya, " ucap agus.
Mengenai JPS, Pemprov berharap Pemerintah Kabupaten/kota dapat memberikan data penerima bantuan sosial berdasarkan sumber atau jenis bantuan yang selama ini diberikan. Agus mengatakan masyarakat sumut telah mendapatkan bantuan sosial mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga dari dana desa. Jika tepat sasaran maka tak ada lagi masyarakat sumut yang tidak menerima bantuan.
" Kami sedang melakukan tabulasi, sehingga nanti dengan jumlah bantuan yang begitu banyak ini, jangan nanti ads penduduk yang memperoleh 2, 3, atau 4 kali tetapi lain pihak ada yang tidak mendapat. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami pemerintah provinsi, " kata agus.
Agus memaparkan pertumbuhan ekonomi sumut pada kuartal pertama masih cukup tinggi yakni 4,6. Namun dia memperkirakan pada kuartal ke dua menurun sekitar 2,6 atau 2,9. Oleh sebab itu, untuk memperkuat roda perekonomian, daya beli masyarakat harus kuat.
Selain itu Agus juga berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat terus bersinergi dan bersama - sama menggerakkan perekonomian sumut, sehingga perekonomian sumut tidak terpuruk.
" Jadi kalau memang ini bisa diperoleh datanya secara maksimal dari pemkab/pemko, dan ini bisa diberikan by name by adress sesuai yang terdampak covid, maka mudah - mudahan ini terbantu semua dan masyarakat menjadi punya uang, daya beli jadi lebih kuat, sehingga bisa menggerakkan perekonomian sumut, " ujar agus.
Disamping itu Ketua APINDO Sumut, Parlindungan Purba mengharapkan pengusaha dijadikan mitra pemerintah bersama - sama menggerakkan roda perekonomian sumut. Selain itu, dunia usaha adalah hal yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah.
" Ini membutuhkan semua pihak saling memberikan perhatian pada ekonomi di indonesia. Ini momentum kita, Pemda itu merencanakan apa yang bisa dibuat, " ujar Parlindungan.
Sementara itu, Pemko Tanjungbalai telah memberikan batuan kepada warga yang terdampak dan menggeratiskan rusunawa miliknya.
" Kita sedan mendata nelayan untuk bantuan dana bergulir. Tentunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah atau tidak melakukan apapun, " ujar walikota tanjungbalai M. Syahrial.
Editor : Firman A Parinduri
Wagub Musa rajek shah saat berada di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi tampak sedang berkomunikasi dengan ketua DPRD Provinsi Baskami Ginting & wakil ketua DPRD Provinsi Harun Mustapa beserta anggota DPRD lainnya.
Binasumut News - Medan
Wagubsu Musa Rajeck Shah (ijeck) sangat mengapresiasi Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Provinsi ke Kabupaten/Kota mengenai Lapòran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019. Ia optimis sinergi dengan DPRD akan membuat Pembangunan kedepan lebih baik lagi.
Hal itu disampaikan wagub saat menghadiri rapat Paripurna Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumut, Selasa (14/7) lalu.
" Laporan Tim Kunker DPRD akan kita jadikan masukan, catatan dan evaluasi agar kita bisa bekerja lebih baik lagi. Ini masukan yang sangat penting. Kita akan lakukan perbaikan kedepannya, dan saya optimis sinergi kita dengan DPRD akan membuat pembangunan di sumut lebih baik lagi, " ucapnya.
Menurutnya, Pemprov Sumut akan tetap fokus pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pertanian.
" Banyak aspek yang memang perlu jadi perhatian, tetapi sesuai dengan visi dan misi, kita fokus pada bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pertanian, " Tambahnya.
Sementara itu DPRD Provinsi Sumut membentuk 12 Tim Kunker, dimana itu dibagi sesuai dengan dapilnya masing - masing.
Baca juga : Korpri Sumut Bagikan 2.200 Bantuan Bahan Pokok bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid 19
Sebut saja seperti Parlaungan Simangunsong Ketua Tim 1 dari Dapil I sumut menyampaikan, bahwasannya Pemprov Sumut sudah melakukan pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 6,65 km, menutup lubang jalan 432m dan perawatan selokan di jalan marelan (Sp Kantor - Batas Deliserdang).
Selain itu, Pemprov Sumut juga sudah membangun sarana air minum dan MCK sebanyak 3 buah ( Kelurahan Tanah 600, kelurahan Terjun dan Pasar 1 Marelan). Juga pembangunan sarana air bersih dimana bersumber dari air tanah didaerah sulit air di kelurahan Sei Mati.
Untuk bidang Pendidikan, Pemprov Sumut sudah membangun dua ruangan kelas untuk SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 19 Kecamatan Medan Marelan. Sedangkan untuk SMA Negeri 5 Medan Kecamatan Medan Kota dibangub Tiga ruangan Kelas.
" Walaupun begitu ada beberapa catatan penting untuk Pemprov Sumut, seperti peningkatan jumlah debit air sumur, karna dipasar 1 Marelan sumur bor nya kurang tepat, sehingga air nya tidak deras. Namun secara keseluruhan realisasi APBD Pemprov Sumut sudah baik, " ujar Parlaungan.
Sementara untuk Dapil 9, menurut laporan ketua tim Jubel Tambunan, Pemprov Sumut lebih fokus ke bidang pertanian, dimana memberikan 16 ekor kerbau untuk kelompok tani kartini didesa parsingguran II dan kelompok tani nauli, Kabupaten Humbahas, masing - masing kelompok tani mendapat 8 ekor kerbau.
" Didapil 9, pertanian menjadi mayoritas pencarian penduduk. Humbahas medapat bantuan 16 ekor kerbau, Sibolga dilakukan banyak perbaikan irigasi. Tetapi ada catatan - catatan, seperti perlunya sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik dan infrastruktur seperti jalan, " ucap Jubel Tambunan.
Disamping itu, ketua DPRD Baskami Ginting menilai secara keseluruhan realisasi APBD Sumut cukup baik.
Baskami Ginting juga menambahkan, Pemprov sumut perlu merealisasikan masukan dari Tim Kunker, demi meningkatkan Pembangunan di Sumut secara lebih merata.
" secara keseluruhan cukup baik, tetapi dari laporan Tim Kunker masih ada beberapa bagian yang perlu dibenahi. Bila itu dibenahi, maka pembangunan di sumut akan berjalan lebih baik dan terarah menuju sumut yang bermartabat, " kata Baskami.
Editor : Firman A Parinduri
Binasumut News - Medan
Gerakan Aksi Mahasiswa Sumatera Utara (Geramsu) mendapatkan informasi mengenai Pembangunan Dana Desa TA 2017 - 2019 yang diduga ada indikasi dikorupsi oleh Kepala Desa (Kades) Hutatonga Angin Barat Kec Tambangan.
Menurut Ketua Umum Geramsu Aulia Ginting, menerangkan seperti informasi yang ia dapat, adanya dugaan tindak korupsi itu terlihat soal pembangunan rabat beton DD TA 2017 - 2019 yang dikerjakan oleh Kepala Desa dan oknumnya dinilai sudah menyalahi aturan mengenai pembangunan tersebut.
" Yang menjadi delik adanya dugaan korupsi itu soal pembangunan rabat beton itu, bagi saya sudah menyalahi. Seharusnya kan pembangunannya itu memakai Taksasi dan Bestek perancang bangunan. Ini kok gak ada. Bisa jadi SPJ nya pun tak jelas, " terang nya saat media menemuinya di salah satu tempat tongkrongan dikawasan merdeka walk, Jalan Ahmad Yani Medan, Kamis (16/7).
Pria yang doyan dengan kopi ini juga menyayangkan soal sikap Inspektorat Mandailing Natal (Madina) yang dinilainya begitu lamban menangani hal - hal seperti ini. Baginya, seharusnya dengan adanya temuan seperti ini inspektorat madina sudah selayaknya bertindak.
" Inspektorat madina saya rasa kebanyakan molor, kayak tak ada manusia dikantor itu. DD TA 2017 - 2019 yang diduga di korupsi itu, pernah di cek langsung ke lokasi sama salah satu lembaga di madina. Orang itu melihat memang banyak kejanggalan. Ini sebuah prestasi buruk buat inspektorat madina, seharus nya dugaan - dugaan itu memang sepantasnya cepat ditindak," tegas Aulia dengan logat khas medannya.
" Jika pihak inspektorat malas melakukannya, sebaiknya mereka melayangkan surat ke Penegak hukum setempat agar ditindak, " sambungnya.
Aktivis Sumut ini pun berjanji akan membongkar kasus ini secepatnya. Ia dan kawan - kawan akan menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke Aparat Penegak Hukum agar secepatnya juga untuk ditindak.
Dengan delik seperti ini menurutnya sudah bisa menjerat Kepala Desa ( Kades) Hutatonga Angin Barat Kec. Tambangan ini ke wilayah hukum.
" secepatnya kita akan membongkar kasus rabat beton ini ke ranah hukum. Saya dan kawan - kawan akan memaksa pihak Kejatisu ataupun Poldasu untuk mengusut tuntas kasus ini. Temuan ini sudah bisa menjerat kepala desa, fakta - fakta dilapangan akan kita jelaskan ke kejatisu maupun poldasu beserta dokumentasinya, " ungkapnya.
Oleh : Sakban Azhari Lubis
Atika Azmi Utami Nasution, Calon Wakil Bupati Mandailing Natal
Binasumut News - Panyabungan
- Sebelum saya masuk mengenai judul, izinkan saya menjelaskan maksud akan tulisan saya ini, dimana saya menulis ini semata mata hanya karna atas pandangan kacamata saya. Tidak ada sedikitpun paksaan atau pun tekanan dari pihak lain, begitupun tidak ada ikatan kepentingan politik ataupun MOU, serta tidak ada menjadi bagian Tim pemenangan. Ini murni dari akal dan fikiran saya akan suatu figur. Saya hanyalah si gelandangan politik.
-
* Atika Azmi Utami, Pilihan Ideal Untuk Semua Kalangan
Oleh : Sakban Azhari Lubis
Kemunculan figur seorang Atika Azmi Utami belakangan ini menjadi buah bibir di tengah - tengah masyarakat Mandailing Natal (Madina).
Karena sosok nya yang humanis, energik, dan smart itu menjadikannya ibarat sebuah magnet yang dapat menarik perhatian banyak kalangan.
Dengan pemahaman ilmu bisnis dan keuangan yang diemban nya selama menimba ilmu dinegeri Kangguru Australia, Atika seperti tonggak harapan baru membawa perubahan itu.
Tak sedikit dari kalangan milennial dan lainnya memuji akan kecekatan dan ketangkasan atika dalam memberikan penjelasan kala berkomunikasi dengan masyarakat.
Baik itu komunikasi lewat event maupun komunikasi ketika saat ia melakukan blusukan.
Wanita yang gemar memakai hijab ini pun kerap menampilkan gaya kepemimpinan yang milennial.
Perlu kita ketahui, gaya kepemimpinan di era milennial merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapi para pimpinan saat ini.
Tantangan tersebut pada hakikatnya sudah sangat sering menjadi bahan perbincangan bahkan telah menjadi isu penting bagi kelangsungan hidup sebuah korporasi.
Wajar rasanya dengan bekal ilmu Bisnis dan keuangan yang di embannya selama mengabdi di University Of New South Wales, besar harapan, nantinya Atika mampu menjawab tantangan itu.
Ia sungguh figur yang ideal dan pantas rasanya mengisi bakal calon di pilkada madina, dengan bidang yang dimiliki nya itu.
Dalam menentukan kriteria pemimpin yang ideal, masing-masing orang bisa berbeda pendapat satu sama lain, termasuk menurut generasi milenial dan lainnya.
Baca juga : (Suka) Sosok Humanis Itu Atika Azmi Utami
Idealnya, sosok pemimpin bagi generasi milenial dan lainnya adalah harus bisa mengikuti perkembangan zaman.
Putri dari bapak H Khoir ini memang menampilkan sosok kepemimpinan yang mengikuti akan perkembangan zaman itu sendiri, dimana Atika selalu optimis dengan konsep konsep inovatif yang diterapkannya diyakini dapat membawa perubahan untuk melangkah ke zona nyaman.
Wanita kelahiran kotanopan ini juga memiliki rasa optimisme besar akan arah kedepannya atau seorang sosok figur yang visioner.
Dimana sosok yang visioner mampu dengan jelas merumuskan tujuan yang hendak dicapai terutama untuk lima tahun kedepan.
Sosok yang visioner inilah yang juga harus mampu memetakan suatu permasalahan di masa depan dan selalu memberikan rasa optimisme.
Atika juga mengedepankan suatu kemajuan akan tekhnologi. Dimana dalam era tekhnologi saat ini jelas sangat perlu untuk dimanfaatkan, misalnya saja bisa menghemat biaya APBD untuk perbelanjaan pengadaan, membuat rapat virtual, bisa membuat saran komunikasi lewat online, menciptakan sistem satu data yang akurat, atau pun nantinya menciptakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronic.
Bahkan juga Atika dalam cuitannya di sosmed ingin melahirkan atlet - atlet dalam memanfaatkan kemajuan tekhnologi sekarang ini.
Sisi kebersamaan juga tampak dari diri Atika, wajar saja kalau banyak dari kalangan milennial di madina yang mengidolakannya, sebab rasa kebersamaan ini sangat banyak disukai generasi milennial, dimana itu mereka bisa berekspresi, berbicara, serta ada yang mengakomodasi ide idenya.
Dari sisi kebersamaan yang terlihat dari figur Atika Utami inilah Ia mampu menanamkan rasa kebersamaan, mengoptimalkan peran, dan menyadarkan setiap orang untuk saling bekerja sama dengan menghasilkan kinerja terbaik.
Adanya media sosial yang populer saat ini, bisa menjadi ruang komunikasi yang efektif dalam membangun pendekatan kolaboratif terutama terhadap generasi milenial.
Selain itu juga, ketangkasan yang dimiliki Atika Azmi Utami memang sangat diperlukan untuk ke arah perubahan nantinya, dimana Sosok seperti ini biasanya mampu beradaptasi dengan cepat, selalu menambah wawasan baru, dan memiliki banyak solusi ketika menghadapi tantangan.
Sosok Pemimpin yang tangkas pastinya akan mampu menjaga kualitas pembangunan, meski harus berubah dengan cepat akibat tuntutan dari luar, sehingga dengan itu tidak akan ketinggalan dalam persaingan global.
Atika juga diketahui sebagai anak yang patuh terhadap orang tua nya, itu diketahui setelah curhatannya di sosial media mengenai tawaran 3 (Tiga) perusahaan asing yang ia tolak. Dan tetap pada pendiriannya untuk pulang mengabdi dan merawat kedua orang tuanya.
Dengan sikapnya yang patuh terhadap orang tua, pantas rasanya figur seorang Atika menjadi pilihan yang ideal yang dapat dipercaya.
Sebab dengan sikapnya itu pastinya ia mampu menjalankan nilai-nilai, prinsip, moral dan etika yang ia miliki sebagai dirinya sendiri, bukan imitasi atau meniru orang lain.
Kehadiran Atika Azmi Utami dalam pilkada di Mandailing Natal (Madina) juga merupakan suatu kemajuan tersendiri bagi kaum perempuan. Dimana Atika menjadi emansipasi wanita Pertama yang maju di perpilkadaan Madina.
Bukan itu saja, Atika Azmi Utami juga menulis tinta sejarah baru atas perpilkadaan Madina dengan kehadirannya sebagai Bakal Calon selama 2 (Dua) dasawarsa Kabupaten Mandailing Natal berdiri.
Dengan Adanya Atika Azmi Utami sebagai sejarah baru bakal calon di Pilkada Madina, semoga saja harapan baru itu pun tiba dan menjadi warna baru dalam menuju kemakmuran.
Hormat saya,
Si gelandangan politik
