Ingin Maksimalkan Potensi Daerah, Edy Rahmayadi Kumpulkan Seluruh Bupati/Walikota

Binasumut News - Medan


Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengumpulkan para Bupati/Walikota Se - Sumut di posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid - 19, Jalan Sudirman No.41 Medan. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan sinergi membangkitkan perekonomian daerah di sumatera utara.

Perlu diketahui, pertumbuhan ekonomi Sumut terlihat jelas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu.

• Kuartal IV tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai 5,21% dan memasuki kuartal I 2020 turun menjadi 4,65%. Untuk mengantisipasi penurunan yang lebih tajam, Gubernur Edy Rahmayadi meminta seluruh bupati/walikota untuk memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing.

" Pertumbuhan perekonomian kita menurun dan itu terjadi di Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia. Kita perlu membuat pergerakan agar bisa menyelamatkan Sumatera Utara. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan potensi-potensi daerah bapak-bapak semua, ” kata Edy Rahmayadi saat presentasi di depan para bupati dan walikota di posko GTPP Covid-19 Sumut.

Menurut Edy Rahmayadi, sektor yang masih bertahan di masa pandemi ini yaitu, Farmasi, perdagangan sembako dan pangan, pertanian dan peternakan, digital marketing, jasa logistik, dan teknologi informasi. Sesuai dengan fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam bidang agraris, Edy Rahmayadi ingin mayoritas daerah memaksimalkan potensi pertanian atau peternakan untuk membangkitkan perekonomian Sumut.

" Kita itu masih defisit di bawang merah dan bawang putih serta gula pasir. Tetapi bawang merah dan bawang putih ini sangat berpotensi menjadi penyumbang inflasi. Jadi, daerah-daerah yang punya potensi mengembangkan bawang merah dan bawang putih maksimalkanlah. Humbahas saja yang saat ini giat kembangkan bawang putih baru bisa memenuhi kebutuhannya 46%, Karo masih 44% dan daerah lain masih jauh dari itu, ” tambah Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekdaprov Sumut R Sabrina.

Baca juga : Pemerintah Pusat Siapkan 1Triliun Untuk Koperasi, Pemprov Sumut Harapkan Ekonomi Daerah Meningkat

Gubernur juga meminta para Bupati/Wakota untuk membuat studi yang komprehensif untuk melihat potensi pertanian dan peternakan dan juga sektor - sektor lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian di daerah nya masing masing.

" Coba dilihat dengan benar potensi daerah masing-masing. Pemprov akan bantu semaksimal bukan hanya pertanian dan peternakan, tetapi juga industri dan pariwisata karena rata-rata Pantai Timur mayoritas bergerak di bidang itu,” tambah Edy Rahmayadi.

Selain dari pada itu, Sektor lain yang juga perlu diperhatikan menurut Gubernur ialah para pelaku UMKM, agar juga bisa bertahan di masa pandemi ini.

" UMKM memang didominasi daerah Pantai Timur Sumut, terutama Medan dan Deli Serdang, tetapi ini perlu dipertahankan karena UMKM salah satu penggerak besar perekonomian kita. Salah satu strateginya adalah mengubah produk UMKM menjadi sektor-sektor yang punya potensi di masa pandemi ini. Bahkan dengan mengubah produk UMKM banyak yang meningkat omzetnya, ” terang Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut, Harun Mustafa menerangkan ketahanan pangan menjadi
kunci Sumut mempertahankan pertumbuhan ekonominya.

" Saya rasa kemampuan kita terkait ketahanan pangan cukup baik sehingga pertumbuhan ekonomi kita tidak terlalu merosot jauh. Kita masih lebih baik dibanding dengan banyak daerah lain di Indonesia. Jadi saya rasa tepat Pemprov Sumut menguatkan sektor pertanian dan peternakan di masa pandemi ini,” ucap Harun.

Dilain sisi, Bupati/Walikota sepakat menguatkan potensi - potensi yang ada di daerahnya masing - masing, dan berharap pemprov sumut turut membantu akan pengembangannya. 

Wlikota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution mengatakan; daerah nya siap dalam mengembangkan dan menambah potensi lain didaerah nya.

" Kita sepakat dengan Gubernur, pertanian dan peternakan menjadi fokus pengembangan di masa pandemi, itu akan menguatkan ketahanan pangan di Sumut. Kita akan lihat apakah Padangsidimpuan mampu mengembangkan potensi lainnya sehingga bisa berkontribusi untuk ketahanan pangan Sumut,” kata Efendi.


Editor : Firman A parinduri

Read More

Alamak..!! 7 Orang Kena Razia Pekat Satpol PP Madina

Binasumut News - Panyabungan


Satpol PP Madina Amankan 4 Wanita dan 3 Laki-Laki Saat Razia.


Satpol PP Madina melaksanakan razia penyakit masyarakat (pekat) ke sejumlah hotel di Panyabungan Kabupaten Madina. Kamis (23/7).

Hasilnya, operasi pekat yang dipimpin langsung oleh Kabid Trantibum Satpol PP Madina Ismail Dalimunthe ini menjaring sebanyak tujuh orang.

Ketujuh orang tersebut, empat diantaranya ialah wanita dan tiga lagi yakni laki-laki. Ketujuh orang inj masih berusia sekitar 16 sampai dengan 21 tahun. Ketujuhnya diamankan dari kamar hotel.

Kasatpol PP Madina Lismulyadi melalui Kabid Trantibum Ismail Dalimunthe kepada wartawan usai operasi pekat mengatakan ketujuh orang ini diamankan
pihaknya dari dua hotel yang berbeda di Kecamatan Panyabungan.

"Kita amankan dari dua hotel, hotel AH dan hotel IA yang berada di Kecamatan Panyabungan," kata Ismail.

Ia pun menerangkan, sebanyak lima orang diamankan dari dua kamar di hotel AH. Dengan rincian, tiga wanita dan dua laki-laki.

Baca juga : Pemerintah Pusat Siapkan 1 Triliun Untuk Koperasi, Pemprov Sumut Harapkan Perekonomian Daerah Meningkat

Seterusnya, pada hotel IA pihaknya mengamankan dua orang yang ditemukan di dalam satu kamar. Keduanya pasangan yang bukan muhrimnya.

Ketujuh orang yang terjaring masih diamankan saat ini di kantor Satpol PP untuk dilakukan pemerikasaan lebih lanjut. Selanjutnya tindakan yang diambil akan berkoordinasi dengan pihak dari Dinas Sosial setempat.

"Masih diamankan ini, ini kita mau bawa ke Dinas Sosial," ujar Ismail.

Untuk pemeriksaan sementara Ketujuh orang ini diketahui menginap di hotel tersebut. Namun, mirisnya lanjut Ismail mereka (diduga) bukan hanya menginap tetapi ada juga yang mengkonsumsi minuman-minuman terlarang.

"Masih diperiksa ini, pihak keluarga mereka sudah kita hubungi untuk datang, saat ini pihak Satpol PP masih bersama dengan Dinas Sosial," pungkas Ismail, sekaligus mengajak dan mengimbau masyarakat khususnya di Madina supaya menjauhi perbuatan yang melanggar norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.



Oleh : Sakban Azhari Lubis

Read More

Pemerintah Pusat Siapkan 1 Triliun Untuk Koperasi, Pemprov Sumut Harapkan Ekonomi Daerah Bangkit

 Gubsu Edy Rahmayadi bersama Wagubsu Musa Rajeck shah tampak sedang menyaksikan presiden jokowi secara langsung dari istana negara melalui video virtual, dalam acara penyerahan program pemulihan ekonomi nasional untuk koperasi dan UMKM


Binasumut News - Medan


Pemerintah Pusat siapkan Anggaran 1 triliun dana pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi Dan UMKM, termasuk 15 Koperasi yang ada di Sumut. Dengan adanya penyaluran dana tersebut Pemerintah Provinsi Sumut berharap 
Dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Rencana penyaluran anggaran 1 triliun tersebut di ungkapkan Presiden RI Jokowi dalam acara Penyerahan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Koperasi saat di Istana Negara Jakarta, Kamis (23/7). Yang diikuti secara virtual oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wagub Musa Rajeck Shah dari kediaman dinas Gubernur, Jalan Sudirman No.41 Medan.

Baca juga : Edy Rahmayadi Suport Baznas Sumut

Presiden jokowi meminta agar dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah (LPDB - KUMKM) yang disiapkan 1 triliun tersebut dapat dikucurkan ke Koperasi.

" Ini segera berikan kepada koperasi-koperasi yang baik agar dari koperasi juga diberikan kepada anggota secepat-cepatnya, ” kata Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan, waktu yang tersisa sangat singkat dalam upaya memulihkan usaha para pelaku koperasi dan UMKM.
Jokowi sangat mengharapkan dengan bantuan tersebut para pelaku ekonomi di Indonesia tidak terimbas pelambatan ekonomi akibat pandemi covid - 19 dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga meningkat.

" Saya ajak semuanya bergerak menumbuhkan ekonomi, semakin ungkit lagi. Saya senang angka mulai baik, konsumsi naik. Artinya peredaran uang di bawah ada karena BLT desa, bansos tunai, bansos sembako itu akan sangat memengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat,” kata Presiden.

Disamping itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sangat menyambut baik akan kucuran dana tersebut, apalagi Provinsi Sumatera utara mendapatkan 15 Koperasi dari dana pemulihan tersebut. Hal ini dikatakan Gubernur, diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut.

" Kita harapkan program Pemerintah Pusat ini dapat menggerakkan roda perekonomian nasional, termasuk Sumut,” kata Gubernur Edy Rahmayadi.

Senada dengan itu, Pemprov Sumut sedang menyiapkan Stimulus Ekonomi untuk membantu Koperasi dan UMKM.

Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, Ridho Haykal Amal menyampaikan bahwa Pemprov Sumut sedang membahas beberapa rencana program, salah satunya program alih usaha untuk UMKM.

" Tapi Program ini belum final, masih dalam perbincangan, " ujar Ridho

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten masduki menyampaikan bahwasannya penyaluran dana anggaran tersebut melalui 3 (Tiga) Fase pemulihan

• Pertama fase survival, pihaknya telah melakukan restrukturisasi pinjaman LPDB dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan. Sampai saat ini sudah dilakukan restrukturisasi kepada 40 mitra koperasi sudah 100%.
• Kedua, fase pemulihan ekonomi dengan alokasi tambahan Rp 1 triliun, pembiayaan ini khusus disalurkan kepada koperasi dengan bunga 3% menurun, atau sekitar 1,5% per tahun untuk menjangkau sekitar 4,8 juta UMKM anggota koperasi. 
• Fase terakhir, program pertumbuhan ekonomi, pihaknya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan Koperasi dan UKM, dengan pendampingan dari exercise koperasi simpan pinjam dengan koperasi BMT (syariah).

" Sampai saat ini kami telah melakukan penyaluran pinjaman dengan total pencairan Rp381,4 miliar, dengan rincian untuk koperasi pola konvensional Rp21,8 miliar ada 13 mitra, pola koperasi syariah Rp109 miliar atau ada 21 mitra, ” terang Teten Masduki.

Disampaikan juga, saat ini ada 123.048 unit koperasi, dengan total anggota 22 juta orang, dengan aset Rp152 triliun, dan omzet Rp154 triliun. Koperasi konsumen paling besar 59%, koperasi produsen 19%, Koperasi simpan pinjam 13%, koperasi jasa 4,85%, koperasi pemasaran 2,6%.


Editor : Firman A Parinduri

Read More

Kejari Panyabungan Diminta Panggil Kades Guo Batu

Jembatan Penghubung Desa Lubuk Samboa dengan Desa Guo Batu Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal



Binasumut News - Panyabungan


Kejari Panyabungan diminta untuk mengaudit serta memanggil Kades Guo Batu Batang Natal, Kab Mandailing Natal.

Agar Dana Desa TA 2018 - 2019 diaudit secara detail. Dimana dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa.

Tujuan pengalokasian Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antar desa, dan memperkuat masyarkat desa  , meningkatkan perekonomian desa dengan mensejahterahkan masyarkat.

“ Moralitas Kepala Desa kita sudah tidak ada lagi. Dengan data seperti ini, diduga ada hal hal seperti jadi pemasukan materi bagi kepala desa dan anggota-anggotanya. Jadi cita-cita membangun desa itu sudah terpinggirkan, sebab kepala desa sudah sibuk memperkaya diri sendiri dengan ADD ini, ” Pernyataan ini di ungkapkan Ketua PD KAMI melalui Sekjen Umum  Aspuddin Lubis kepada Redaksi siang ini (23-7-20).

Ia juga menjelaskan ada beberapa item TA  2019 yang perlu di audiet seperti kegiatan Proyek penghubung dua desa penyeberangan Desa Lubuk Samboa dengan Desa Guo Batu mencapai 738.997.000, 

Perlu diketahui, Anggaran Dana Desa proyek jembatan penghubung tersebut masing - masing Rp 412.000.000 untuk Desa Lubuk samboa, dan Rp 327.997.000 untuk Desa guo batu, sehingga total keseluruhan untuk kedua desa tsb berkisar Rp 738.997.000.

Aspuddin lubis juga menambahkan dalam keterangannya, dimana ada beberapa item lainnya yang diduga kuat terindikasi korupsi yang juga dilakukan oleh Kades Guo Batu, antara lain,

• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp 194 juta, Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll Rp. 90 jt 
• dan Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 15 juta dalam dua anggaran.

" Tentu kita berharap kepada penegak Hukum Kepolisian dan kejaksaan, sudah seharusnya ini diseriusi agar jadi pelajaran bagi Kepala Desa yang nakal, yang terlalu berani bermain anggaran Dana Desa ” pungkasnya.

Ia pun melanjutkan, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan jembatan tersebut menurut Aspuddin Lubis sangat tidak pantas. Untuk itu, Sekdjen PD KAMI meminta agar Aparat Hukum memprosesnya secepatnya.


" Saya meminta kepada Kejatisu, melalui Kejari Panyabungan, ataupun Pihak Tipikor Poldasu juga melalui Polres Madina, untuk mengusut tuntas dana desa tersebut dan memanggil Kades Guo Batu  untuk di investigasi kelapangan dan di audiet secara transfaran "cetus nya.


Oleh : Sakban Azhari Lubis

Read More

Empat Orang Tersangka Diamankan Kapolres Madina Terkait Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja & Sabu

Binasumut News - Panyabungan


Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 09.00 Wib, Kapolres Madina Akbp Horas Tua Silalahi Menggelar Press Release Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan Satu Jenis Ganja Dan Sabu didepan Mako Polres Mandailing Natal.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Waka Polres, Para Kabag, Kasat Narkoba, Kasat Sabhara dan Personil Sat Fung Polres Madina serta Para Awak Media Kab. Madina.

Kapolres menjelaskan kepada awak media 
" Bahwa ungkap kasus dilakukan dari dua TKP yang berbeda, dari TKP pertama pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di Desa Sipaga Paga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Personil Sat Narkoba Polres Madina dibawah pimpinan Akp Manson Nainggolan, S.H, M.Si berhasil mengamankan YC,* 34 Tahun warga Desa Padang Tarok Propinsi Sumbar, serta Y,* 44 Tahun warga Desa Kinalai Propinsi Sumbar dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa : Narkotika Golongan Satu Jenis Sabu dengan berat bruto : 0,19 (nol koma satu sembilan) dan Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol BA 1032 LD, " pungkas Akbp Horas Tua Silalahi, S.I.K, M.Si.

" Pada TKP kedua hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, kami berhasil mengamankan Tersangka *IMS,* 21 Tahun warga Kota Padang Sidempuan dan *DH* 25 Tahun warga Kota Padang Sidempuan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh) gram ganja kering dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Jupiter MX warna biru silver tanpa Nopol, " sambung Kapolres Madina.

Masih Akbp Horas Tua Silalahi, S.I.K, M.Si " Terhadap Tersangka YC dan Y penyidik menerapkan pasal 112 ayat (1) Subs Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara terhadap Tersangka IMS dan DH , diterapkan Pasal 111 ayat (2) Subs Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, " jelasnya.

Diakhir Press Release Kapolres Madina "mengajak segenap elemen masyarakat Kabupaten Mandailing Natal untuk memusuhi dan memerangi Narkoba, kita tidak benci orang nya, tapi benci perbuatannya, mari bersama kita bergandeng tangan membasmi peredaran Narkoba, demi masa depan generasi bangsa yang kita cintai" tutup Akbp Horas Tua Silalahi, S.I.K, M.Si.



Oleh : Sakban Azhari Lubis

Read More

Bamsoet Desak Kementrian ATR Selesaikan Konflik Agraria Di Deliserdang

  Bambang Soesatyo Ketua MPR RI



Binasumut News - Jakarta



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) untuk menguasai lahan seluas 854,26 hektar. Penerbitan HGU tersebut telah menyebabkan konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, dan Desa Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kementerian ATR juga harus menyelesaikan konflik agraria seluas 557 hektar antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua konflik agraria yang telah berlangsung sejak tahun 1975-an ini harus segera diselesaikan. Sangat ironis, menjelang 75 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapi konflik agraria antara negara dengan rakyat,” ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para petani yang hadir antara lain Aris Wiyono, Sura Sembiring, Jasa Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Musliadi, Ronal Sihombing, Pendi Surbakti, Agnes Irianta, dan Tenang Sembiring. Mereka sudah hampir satu bulan berjalan kaki dari Deli Serdang, Sumatera Utara menuju Jakarta untuk mencari keadilan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan, saat ini sedang berisitirahat di Pekanbaru, Riau.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan, dari laporan yang disampaikan SPSB dan STMB diketahui bahwa tanah pertanian yang menjadi sumber konflik agraria tersebut, pada masa pra kemerdekaan Indonesia awalnya dikuasi orang-orang Belanda melalui mascapai Deli Kuntur. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 menyebabkan orang-orang Belanda pergi, masyarakat kemudian mengambil alih untuk tempat tinggal dan bertani.

Presiden Soekarno melalui UU Pokok Agraria No. 5/1960 mengambil alih aset-aset yang dikuasi Belanda untuk kemakmuran rakyat. Tahun 1975, pemerintahan Orde Baru melalui Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK untuk PTPN II (saat itu bernama PTPN IX) untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Dari situlah awal mula terjadinya konflik agraria negara dengan masyarakat.

Baca juga : Ketua MPR RI Bamsoet : Manfaatkan Sistem AEoI Untuk Deteksi Aset Koruptor

“Saat ini pemerintah provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menjadi leading sector yang menangani konflik agraria tersebut. DPR RI dan pemerintah pusat juga harus turun tangan, karena masalah yang dihadapi tak mudah, namun juga tak sulit. Kuncinya dibutuhkan keberpihakan terhadap rakyat,” jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang menangani masalah Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendorong Kepolisian untuk menangani konflik agraria ini secara persuasif. Jangan sampai ada kesan aparat menggunakan kekerasan untuk mengusir rakyat dari lahan dan rumah yang selama ini telah mereka tempati. 


“Komisi II DPR RI harus segera memanggil Kementerian ATR, sementara Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian BUMN dan PTPN II. Sehingga berbagai sengkarut konflik agraria tersebut bisa segara diselesaikan. Apalagi Presiden Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya di tahun 2014 sudah menggelorakan Reformasi Agraria dengan memberikan sertifikat lahan secara gratis untuk rakyat,” pungkas Bamsoet.


Sumber : Bambang Soesatyo
               
                  Bambangsoesatyo.info

Read More

Pemprov Sumut Targetkan Sebanyak 140 Ekor Sapi Kurban Yang Akan Dibagikan Ke 33 Kabupaten/Kota

M Fitriyus, Asisten Administrasi Umum Dan Aset Setdaprovsu/PLT Kepala Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu

Binasumut News - Medan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menargetkan 140 ekor hewan kurban Idul Adha 1442 H, dimana jatuh pada hari Jum'at 31 Juli 2020. Hewan kurban tersebut nantinya akan dibagikan ke 33 Kabupaten/Kota, dengan harapan bisa membantu masyarakat yang terdampak covid - 19.

Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Asisten Administrasi dan Aset Setdaprov Sumut sekaligus PLT Kepala Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprov Sumut, M fitriyus, di kantor Gubernur, jalan Diponegoro No.30 Medan, Selasa (21/7).

" Kurban tersebut dihimpun dari sejumlah ASN dan BUMD, termasuk dari pribadi Gubernur Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa Rajeck Shah, Sekda Provsu R Sabrina dan kemungkinan akan bertambah pada hari H, " ujar Fitriyus.

Ia melanjutkan, pembagian di Kabupaten/Kota Akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Dan sebelum pemberangkatan ke Kabupaten/Kota, terlebih dahulu hewan kurban tersebut akan di cek kesehatannya oleh dokter hewan.

Hewan kurban yang akan di bagikan ke 33 Kabupaten/Kota tersebut diantar langsung bersamaan besek  (wadah tertutup yang terbuat dari anyaman).

Gubsu Edy Meminta Kabupaten/Kota Prioritaskan Komoditas Pangan Dalam Mengatasi Inflasi

Sementara untuk Pulau Nias sendiri, tidak ada pengantaran hewan kurban, disebabkan akan menghabiskan waktu yang lama serta memakan biaya yang cukup mahal. Namun Pemprov Sumut akan menggantikannya dalam bentuk uang dan dibeli di wilayah setempat.

Untuk pelaksanaan hewan kurban dipercayakan kepada MUI setempat yang lebih paham dengan masyarakat yang lebih berhak memperoleh.

" Namun, kita tekankan agar masyarakat di pelosok desa lebih di utamakan. Apa lagi di masa pandemi saat ini, banyak masyarakat yang terdampak. Kita harapkan mereka yang di pedesaan bisa dijangkau, " jelasnya.

Mengenai penggunaan besek sendiri, itu deperoleh dari UMKM Kabupaten/Kota. Fitriyus mengungkapkan dimana merupakan suatu komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung pengurangan sampah plastik, mendukung produk lokal UMKM Sumut, serta dinilai menjadi pilihan yang lebih sehat, dibanding Plastik yang mengandung zat - zat kimia.

" Saat ini sudah dipersiapkan 10.000 lebih. Sudah ada, tetapi akan kita tambah lagi. Ada yang terbuat dari daun pandan dan ada yang dari dau purun, " ungkapnya.

Fitriyus juga mengimbau, agar pelaksanaan kegiatan kurban di daerah masing - masing nantinya mengedepankan peraturan protokol kesehatan covid - 19, serta mengedepankan ketertiban dan pembagian yang adil dan merata.

Perlu diketahui, tahun lalu Pemprov Sumut berkurban sebanyak 130 ekor sapi dan disalurkan ke 33 Kabupaten/Kota melalui panitia kurban di masjid - masjid setempat.

Editor : Firman A Parinduri

Read More