BinasumutNews
Medan, 11 Juni 2024
📉 Anggaran Dipangkas Drastis, Menteri HAM Sesalkan Minimnya Apresiasi Kerja
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluapkan kekecewaannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Juni 2026. Ia merasa upaya dan capaian kementeriannya kurang mendapatkan apresiasi, di tengah ketimpangan yang tajam antara target kerja yang ditetapkan dengan alokasi anggaran yang disetujui.
🎯 Poin Utama Keluhan Menteri
Menurut Pigai, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam menjalankan program kerja:
- Pemotongan anggaran yang signifikan: Usulan awal sebesar Rp3,9 triliun hanya disetujui sebesar Rp728 miliar — jauh di bawah kebutuhan yang diajukan.
- Capaian yang diakui secara internasional: Ia mengklaim kementeriannya tengah diusulkan masuk dalam Guinness World Records atas keberhasilan menyelenggarakan pendidikan HAM massal untuk 6.000 orang di Sumatera Utara, melampaui rekor sebelumnya dari Uruguay.
Baca juga : Komisi II DPR, Dorong Gaji Seluruh PPPK Ditanggung Pusat
- Keterbatasan operasional di lapangan: Dengan struktur anggaran yang ada, kementerian tidak memiliki pos khusus untuk bantuan langsung kepada korban konflik atau bencana. Pigai bahkan mengaku harus mengeluarkan dana pribadi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
⚖️ Tanggapan dan Pandangan DPR
Komisi XIII DPR RI di bawah pimpinan Willy Aditya memberikan pandangan yang berbeda:
- Prioritas Anggaran :
DPR menilai usulan anggaran yang diajukan masih terlalu banyak dialokasikan untuk kebutuhan internal, bukan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Fokus Penanganan Masalah
Sejumlah anggota dewan meminta arah kebijakan diperjelas, dan mempertanyakan peran strategis kementerian dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM yang menjadi perhatian publik.
Perdebatan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi lembaga baru: bagaimana menyeimbangkan antara pembangunan kapasitas internal dengan pemenuhan harapan publik. Di satu sisi, kementerian membutuhkan dukungan dana yang memadai untuk berkembang; di sisi lain, DPR berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan uang negara. Hasil dari pembahasan ini akan menjadi acuan penting bagi arah kebijakan HAM nasional ke depannya.
Sumber: Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian HAM, Juni 2026
Editor : Firman, Z. A Prd
0 comments:
Post a Comment