BinasumutNews
Medan, 11 Juni 2024
ANGGARAN DIPANGKAS DRASTIS, MENTERI HAM NATALIUS PIGAI SESALKAN MINIMNYA APRESIASI KERJA
Oleh: Admin BinasumutNews
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meluapkan kekecewaannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada 10 Juni 2026. Ia merasa upaya dan capaian kementeriannya kurang mendapatkan apresiasi, di tengah ketimpangan yang tajam antara target kerja yang ditetapkan dengan alokasi anggaran yang disetujui.
🎯 Poin Utama Keluhan Menteri
Menurut Pigai, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam menjalankan program kerja:
- Pemotongan anggaran yang signifikan: Usulan awal sebesar Rp3,9 triliun hanya disetujui sebesar Rp728 miliar — jauh di bawah kebutuhan yang diajukan.
- Capaian yang diakui secara internasional: Ia mengklaim kementeriannya tengah diusulkan masuk dalam Guinness World Records atas keberhasilan menyelenggarakan pendidikan HAM massal untuk 6.000 orang di Sumatera Utara, melampaui rekor sebelumnya dari Uruguay.
- Keterbatasan operasional di lapangan: Dengan struktur anggaran yang ada, kementerian tidak memiliki pos khusus untuk bantuan langsung kepada korban konflik atau bencana. Pigai bahkan mengaku harus mengeluarkan dana pribadi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
⚖️ Tanggapan dan Pandangan DPR
Komisi XIII DPR RI di bawah pimpinan Willy Aditya memberikan pandangan yang berbeda:
- Prioritas Anggaran: DPR menilai usulan anggaran yang diajukan masih terlalu banyak dialokasikan untuk kebutuhan internal, bukan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Fokus Penanganan Masalah: Sejumlah anggota dewan meminta arah kebijakan diperjelas, dan mempertanyakan peran strategis kementerian dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM yang menjadi perhatian publik.
Perdebatan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi lembaga baru: bagaimana menyeimbangkan antara pembangunan kapasitas internal dengan pemenuhan harapan publik. Di satu sisi, kementerian membutuhkan dukungan dana yang memadai untuk berkembang; di sisi lain, DPR berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan uang negara. Hasil dari pembahasan ini akan menjadi acuan penting bagi arah kebijakan HAM nasional ke depannya.
Tinjauan BinasumutNews:
Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa sulitnya menyeimbangkan antara kebutuhan membangun lembaga baru dan harapan masyarakat yang menuntut hasil cepat. Angka pemotongan dari Rp3,9 triliun menjadi Rp728 miliar memang sangat tajam, namun di sisi lain pengawasan DPR agar anggaran tepat sasaran juga diperlukan demi menjaga uang rakyat. Yang paling penting di tengah perdebatan ini adalah korban dan masyarakat yang membutuhkan perlindungan HAM — semoga kedua belah pihak segera menemukan jalan tengah, sehingga program berjalan efektif tanpa mengorbankan kebutuhan warga yang membutuhkan bantuan nyata. Akuntabilitas dan keadilan harus berjalan beriringan.
Sumber: Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian HAM, Juni 2026
BinasumutNews - Berita Terpercaya dari Sumut
0 komentar:
Posting Komentar