Kejatisu Diminta Panggil Kades Aek Garingging Lingga Bayu

Binasumut News - Panyabungan


* Kejatisu Diminta Panggil Kades Aek Garinging Lingga Bayu

Gerakan Mahasiswa Sumatra Uatara (GERAMSU) mendesak pihak aparat hukum Poldasu maupun Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara  agar memanggil dan memeriksa Kades Aek Garingging kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Desakan panggilan ini di sampaikan Sukri Batubara selaku Ketua Geramsu Rabu (22 -7-2020)  "  kita mengindikasikan kegiatan proyek Dana Desa tahun anggaran 2018- 2019 yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Aek Garingging Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, di duga Mark up dan ajang korupsi 

Kegiatan Desa Aek Garingging TA 2018 dan 2019 Seperti 
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa Rp Rp. 341,3 jt Rp. 136,5 jt
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp 166 juta 
Peningkatan kapasitas kepala Desa Rp 41
2018 Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Rp. 154,6 jt
Jumlah Penyertaan Modal BUM Desa
Rp. 80   juta desa aek garingging kec. Lingga bayu 

“Kita juga telah menduga adanya terjadi mark up pada kegiatan proyek di lapanganpada TA 2018 dan  2019 , Meskipun kita bukan ahli bidang teknisnya. Namun secara kasat mata melihat di lokasi yang dibangun di duga jelas akan jadi temuan oleh pihak terkait, ” bebernya

Seperti kegiatan Pernyertaan Modal BUMDesa . ini harus di usut

Penegak hukum lebih aktif dalam menindak kepala desa yang nakal dalam mempermainkan anggaran yang telah dikucurkan pemerintah. Jika tidak, katanya, cita cita membangun Indonesia dari desa hanya simbolis saja

“Tentu kita berharap kepada penegak Hukum kepolisian dan kejaksaan, ini diseriusi agar jadi pelajaran untuk kepala desa yg Nakal,” pungkasnya.

" Untuk itu, Saya meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara  maupun Poldasu  untuk mengusut tuntas dana desa tersebut dan memanggil Kades Aek Garingging Lingga Batu" ungkapnya

Di tempat terpisah saat media mencoba konfirmasi kades Aek Garingging namun sayang tidak bisa di hubungi (No Hp nya tidak di ketahui) hingga berita ini di terbitkan.



Oleh : Sakban Azhari Lubis

Read More

Edy Rahmayadi Suport BAZNAS Sumut Tingkatkan Zakat Produktif

Binasumut News - Medan


Akibat Pandemi Virus Corona, dampak sulitnya perekonomian ditengah - tengah masyarakat di segala sektor sangat begitu besar pengaruhnya.

Oleh karna itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus berupaya merangsang perekonomian itu agar bisa bangkit kembali setelah terpuruk sejak beberapa bulan terakhir.

Melalui pendanaan sosial masyarakat yang bersumber dari pembayaran zakat umat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Penyaluran zakat ditekankan disalurkan untuk kebutuhan yang produktif.

Karena selama ini penyaluran zakat sebagian besar diperuntukkan untuk kebutuhan yang konsumtif. Misalnya saja seperti bantuan sosial, pendidikan dan sebagainya. Sementara masyarakat juga perlu diberikan rangsangan untuk kepentingan taraf hidup.

" yang saya maksudkan adalah bagaimana penerima zakat ini nanti tidak sekedar imbauan saja. Karna nanti mau kita alihkan (zakat) ini dari yang konsumtif menjadi yang produktif. Tetapi tidak semua. Dengan begitu, saya yakin bisa, " ujar Edy Rahmayadi pada pertemuan bersama Baznas Sumut, perwakilan kantor wilayah kementrian agama dan pihak terkait lainnya, di posko GTPP covid - 19 Sumut, Jalan sudirman No.41 Medan, Senin (20/7).

Gubernur berharap, konsep penyaluran zakat untuk hal produktif ke masyarakat bisa dibahas lebih lanjut. Karna itu ia meminta di agendakan untuk pertemuan lanjutan bersama pihak terkait lainnya, seperti pihak lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi.

Baca juga : Pemprov Sumut Akan Bantu Tenaga Kerja Dan UMKM Terdampak Covid

Disamping itu, Ketua Baznas Sumut Amansyah Nasution menyampaikan penyaluran zakat dan infaq tahun ini hingga 30 juni 2020 mencapai Rp 4,120 milyar. Dirinya pun berharap Pemprov Sumut dapat membantu meningkatkan penerimaan zakat dan infaq khususnya dari para ASN.

" Kita tidak tahu covid - 19 ini kapan berakhir. Jadi dalam menyalurkan zakat, tidak hanya untuk yang konsumtif, tetapi yang produktif. Sehingga kita berikan kail, bukan ikan, dan itu tergantung berapa banyak yang bisa dikumpulkan, " sebut Amansyah.

Wakil ketua Baznas Sumut, Musadad Lubis senanda dengan itu mengungkapkan tentang rencana peningkatan penyaluran zakat produktif. Pihaknya sendiri sudah menjalankan hal itu di beberapa daerah, seperti Serdang Bedagai dan Batubara untuk bidang pertanian.

Sehingga masyarakat tidak lagi sekedar hanya menerima bantuan, melainkan ada upaya membangun usaha atau penghasilan sendiri.

" Karna anggaran terbatas, makanya kita berharap kepada Gubernur untuk upaya peningkatan, " harapnya.


Editor : Firman A Parinduri

Read More

Kepala Desa Hutarimbaru UP Diduga Mainkan Anggaran Dana Desa

Binasumut News - Panyabungan


Kepala Desa Hutarimbaru UP diduga Mainkan Anggaran Dana Desa


Anggaran dana desa sering kali diketahui jadi bancakan bagi pemerintah desa dan orang sekitarnya. Dari pekerjaan proyek, pengadaan hingga pada anggaran kegiatan rutin.

Misalnya di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penggunaannya banyak ditemukan kejanggalan.

Seperti pengadaan barang berupa Sinso Besar dengan besar nya anggaran Rp 16 juta, Pun demikian, Sinso kecil 3 buah 16.050.000 dalam pelaporannya tidak disebutkan merek dan spesifikasi barang yang tercatat sebagai sarana (aset tetap) perkantoran itu.

Namun dari informasi yang didapat, tim pengelola keuangan yang dipimpin Kepala Desa atasnama Bahrum, telah di verifikasi sekretaris Desa, Samsuddin. Dan di pelaksanaan kegiatan anggaran Maharuddin, Seperti :

• Ampli 1 set - Rp 7,6 juta
• Toa wireless microfon 1 unit - Rp 12 jt
• Mic wireless 1 set - Rp 2,736 juta
• Microfon berjalan 1 buah - Rp 2 juta
• Infocus 1 unit - Rp 12,9 juta
• Bajak kura - kura 1unit - Rp 26 juta
• Sinso besar 1 buah - Rp 16 juta
• Sinso kecil 3 buah (persatuan Rp 5,350 juta) Total Rp 16,050 juta
• Perlengkapan PKK 1 paket - Rp 27,654,700 juta
• Mesin air 1 unit - Rp 5,100 juta

Sekjen IMA Tabgsel Ali Rahmadan yg juga Aktivis Sumatara Utara, mendesak agar pemerintah desa dari Kepala Desa, Sekretaris sampai pada kuasa pengguna anggarannya untuk bijak menggunakan anggaran itu, betul-betul untuk kepentingan dalam membangun desa dan masyarakatnya.

" Kami kecewa desa tetap miskin. Itu karna kades - kades yang korup seperti ini. Makannya kita juga mendesak penegak hukum, menjerat mereka yang melakukan praktik seperti ini. Agar mereka tidak seenaknya memakan hak rakyat itu, " ungkapnya, Senin (20/7).

Ia pun menduga praktik korupsi seperti ini akan tetap langgeng dengan berbagai metode. Itu terlihat dengan euporia para oknum yang kerap ditemui di tempat-tempat hiburan malam.

Dan ia berharap, ada penegakan hukum agar kepala desa kepala desa ini merasa diawasi dalam penggunaan anggaran dana desa ini.

Tentu jika itu terlaksana, visi dan misi Indonesia Maju akan mudah terlaksana. 



Oleh : Sakban Azhari Lubis

Read More

Syarief Hasan : "BIN Lembaga Single Client"

   Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan



Binasumut News - Jakarta


Beberapa waktu yang lalu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perpres No. 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Perpres ini sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yakni Perpres No. 43 Tahun 2015 yang diteken oleh Presiden Jokowi pada (3/7/2020).

Salah satu pasal yang berbeda dari aturan sebelumnya terletak pada Pasal 4. Menurut pasal ini, Kemenkopolhukam mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PAN - RB, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Badan Intelejen Negara (BIN) tidak lagi termasuk dibawah koordinasi Kemenkopolhukam seperti yang sebelumnya diatur dalam Perpres No. 43 Tahun 2015. 

Perpres baru ini tidak lagi mencantumkan BIN di dalam Pasal 4 tersebut.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah ini.

Menurutnya, BIN secara filosofis dan fungsi memang bertindak sebagai Lembaga Single Client.

"BIN memang seharusnya hanya melapor kepada single client yakni Kepala Negara atau Presiden RI, “ ungkap Syarief.

Baca juga : Ketua MPR RI Bambang Soesatyo " Manfaatkan Sistem AEoI Untuk Deteksi Aset Koruptor 

Apalagi, berdasarkan Perpres Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara menyebutkan bahwa BIN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

" User badan intelejen di negara lain juga demikian. Misalnya, Central Of Intellegence Agency (CIA) yang bertanggung jawab kepada Presiden USA, Joint Intellegence Committee (JIC) di bawah Perdana Menteri Inggris, dan Intelijen SVR dibawah Oresiden Rusia, " jelas Syarief Hasan.

Ia mengungkapkan bahwa Perpres No. 73 Tahun 2020 ini dapat menguatkan kedudukan dan peran BIN sebagai badan inteligen.

Perpres ini membuat BIN lebih mudah dan leluasa dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan operasional bidang intelijen,dengan atau tanpa ada keharusan berkoordinasi dengan kelembagaan lain.

" Tugas keintelijenan itu banyak berhubungan dengan tugas rahasia negara, sehingga hanya Presiden mengetahui hal tersebut untuk menutup kemungkinan kebocoran informasi, " ungkap Syarief Hasan.


Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menilai bahwa meskipun BIN tak lagi dibawah koordinasi Kemenkopolhukam, BIN tetap bisa berkoordinasi dengan lembaga lain tetapi tidak lagi menjadi keharusan.

" Kalau pun berkoordinasi, itu hanya didasarkan pada perintah dan arahan Presiden RI, " tutup Syarief Hasan.

Read More

Bamsoet : " Manfaatkan AEoI Untuk Deteksi Aset Koruptor "

  Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo




Binasumut News - Jakarta


Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan untuk memburu tersangka koruptor dan aset-aset mereka di negara lain, dibutuhkan Tim Pemburu Koruptor (TPK) yang bersih dari kepentingan. TPK harus mencerminkan sinergi antar-institusi yang efektif dan bebas dari kepentingan. 

" Selain Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia serta Kementrian Hukum dan HAM, didalam TPK sebaiknya ada unsur Kemenlu dan Polri. Kemenlu sangat diperlukan karena para Duta Besar RI bisa membangun komunikasi dengan pihak berwenang di negara tujuan TPK. Sedangkan Polri bisa menjalin kerjasama dengan Interpol untuk mendeteksi posisi tersangka koruptor, " ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (17/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, perburuan tersangka koruptor dan aset-asetnya oleh TPK nantinya praktis lebih mudah. Karena Indonesia akan kembali menandatangani kesepakatan bilateral tentang Automatic Exchange Information (AEoI) dengan sejumlah negara.

" AEoI adalah fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak, baik didalam maupun diluar negeri. AEoI juga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi dana milik perorangan atau badan hukum yang disimpan di negara lain, " urai Bamsoet.

Baca juga : Fadel Muhammad Dorong Ketahanan Pangan Nasional Dalam Mewaspadai Krisis Pangan

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, saat ini Indonesia telah menandatangani kesepakatan implementasi AEoI dengan Hongkong, Tiongkok dan Swiss. 

Kesepakatan ini memungkinkan pemerintah Indonesia mendeteksi dana milik para tersangka koruptor, utamanya yang disembunyikan di Swiss, Hongkong dan Tiongkok.

" Penerapan AEoI sendiri sudah disepakati setidaknya oleh 100 negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD (Organization for Economic Cooperation and Development),"kata Bamsoet.

Lebih jauh Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan pemerintah untuk belajar dari kegagalan tim pemburu aset Bank Century di Swiss bernilai 156 juta dolar AS yang disimpan di Bank Dresdner. Semua upaya dan progres tim pemburu yang difasilitasi oleh Dubes RI di Swiss terhenti seketika.

Pasalnya, seorang pejabat tinggi dari Jakarta mengeliminasi peran dan fungsi Dubes RI untuk Swiss dengan mengaku sebagai wakil resmi pemerintah.


Kasus ini sempat menimbulkan kegaduhan setelah Dubes RI untuk Swiss waktu itu, Djoko Susilo, membuat pengakuan terbuka di Jakarta.

" Belajar dari kegagalan ini, saya mendorong pemerintah agar memastikan semua anggota TPK bebas dari kepentingan pihak lain, " pungkas Bamsoet.


Editor : Firman A Parinduri

Read More

Fadel Muhammad Dorong Penguatan Ketahanan Pangan Nasional Dalam Mewaspadai Krisis Pangan

   Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad



Binasumut News - Serang



Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendorong upaya penguatan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi krisis pangan akibat musim kemarau berkepanjangan di tengah masa pandemi Covid-19 yang diprediksi Organisasi Pangan Dunia/FAO. 

Potensi buruk tersebut sangat serius ditandai dengan beberapa negara seperti Thailand dan Vietnam sudah melakukan pembatasan ekspor pertanian terutama beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Untuk itu, Fadel melihat pemerintah mesti serius memperhatikan unsur-unsur diseputar ketahanan pangan seperti pelaku UMKM dan para petani dengan memberikan kemudahan di bidang pembiayaan.

" Kemudahan pembiayaan seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), sangat dibutuhkan para petani dan UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan agribisnis untuk kelangsungan usaha mereka dalam mendukung upaya ketahanan pangan nasional, " kata Fadel, kepada media usai membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Penguatan Ketahanan Pangan DKI Sebagai Pintu Gerbang Nasional Melalui Sinergitas Dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten', di Serang, Banten, Kamis (16/7/2020).

Turut hadir dalam acara FGD yang digelar atas kerjasama MPR RI dengan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) ini, Ketua Umum Perhiptani Isran Noor dan virtual pengurus Perhiptani seluruh Indonesia dan perwakilan Gubernur Banten.

Lebih jauh Fadel Muhammad menambahkan, selain memperhatikan para pelaku UMKM dan petani, pemerintah juga mesti memperkuat tenaga penyuluh pertanian.

" Peran penyuluh pertanian di desa - desa sangat penting, salah satunya untuk meningkatkan produktifitas. Hal ini terbukti saat menjadi Gubernur Gorontalo. Dengan kepandaian para penyuluh pertanian dan keuletan petani, produktifitas pertanian terutama jagung naik, malah sampai lebih dari 100%, " ungkap Fadel.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu menegaskan keyakinannya bahwa sektor pertanianlah yang paling berpotensi bertahan jika dikelola dengan baik dalam menghadapi krisis pangan dibanding sektor lain.

" Walaupun tidak terlalu optimis, namun menurut penilaian saya, hanya sektor pertanian yang tetap bergerak bagus saat ini. Maka dari itulah saya sangat menekankan agar langkah - langkah kemudahan untuk sektor pertanian cepat direalisasikan. Jika tidak, saya khawatir, kita akan kesulitan kedepannya. Sebab, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, " ujarnya.


Dalam kesempatan tersebut, Fadel memberikan apresiasi besarnya kepada pihak-pihak seperti Perhiptani yang serius tak kenal lelah melakukan berbagai edukasi, sosialisasi tentang sektor pertanian di Indonesia.

" Saya harap mereka tak lekas lelah dalam melakukan kegiatan - kegiatannya dan tak kecil hati jika tersandung kendala. Pesan saya untuk mereka dan seluruh anak bangsa indonesia, bahwa indonesia adalah negara agraris yang dulu jadi primadona dan kebanggaan bangsa, itu bisa diwujudkan bersama saat ini, " tandasnya.


Editor : Firman A Parinduri

Read More

Pemprov Sumut Akan Bantu Tenaga Kerja dan UMKM Terdampak Covid - 19

Binasumut News - Medan


Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berencana akan memberikan Bantuan kepada tenaga kerja dan UMKM yang terdampak covid - 19.

Untuk tenaga kerja, Pemprov berencana memberikan bantuan Pelatihan tenaga kerja, dan UMKM sendiri akan diberikan bantuan permodalan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, Aset dan SDA Agus Tripriyono mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada webinar Inews, lansung dari ruang Sumut Smart Province lantai 6 kantor gubernur jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/7).

Bantuan yang diberikan Pemprov Sumut merupakan alokasi dari hasil refocusing APBD Pemprov Sumut tahap II.

Baca juga : Wagub Musa Rajek shah Optimis Pembangunan Sumut Kedepan Lebih Baik Lagi

Dimana refocusing tahap II ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp 500 milyar, diantaranya Rp 253 milyar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), untuk bidang kesehatan Rp 130 milyar, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 117 milyar.

Sementara untuk tenaga kerja yang terdampak, pemprov sumut akan memberikan pelatihan, dimana para tenaga kerja akan diberikan tiga pilihan bidang pelatihan, antara lain pertanian, peternakan, atau perikanan. Serta akan diberikan modal ataupun bibit dari sektor yang dipilih.

Sektor pangan yang di anjurkan menurut Agus Tripriono dikarenakan tahan banting di masa pandemi ini.

" jadi kami akan memberikan pilihan. Kepada para tenaga kerja terdampak ini diminta memilih apakah dia tertarik dengan perikanan, pertanian atau peternakan. Kita akan berikan pelatihan dan kita akan berikan bibit kepada mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan usahanya, " ujar agus.

Untuk UMKM, Pemprov akan memberikan permodalan, dimana menurut Agus permodalan adalah hal yang terpenting bagi UMKM.

" Bagaimanapun, Permodalan menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk dapat melanjutkan usahanya, " ucap agus.

 Mengenai JPS, Pemprov berharap Pemerintah Kabupaten/kota dapat memberikan data penerima bantuan sosial berdasarkan sumber atau jenis bantuan yang selama ini diberikan. Agus mengatakan masyarakat sumut telah mendapatkan bantuan sosial mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga dari dana desa. Jika tepat sasaran maka tak ada lagi masyarakat sumut yang tidak menerima bantuan.

" Kami sedang melakukan tabulasi, sehingga nanti dengan jumlah bantuan yang begitu banyak ini, jangan nanti ads penduduk yang memperoleh 2, 3, atau 4 kali tetapi lain pihak ada yang tidak mendapat. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami pemerintah provinsi, " kata agus.

Agus memaparkan pertumbuhan ekonomi sumut pada kuartal pertama masih cukup tinggi yakni 4,6. Namun dia memperkirakan pada kuartal ke dua menurun sekitar 2,6 atau 2,9. Oleh sebab itu, untuk memperkuat roda perekonomian, daya beli masyarakat harus kuat.

Selain itu Agus juga berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat terus bersinergi dan bersama - sama menggerakkan perekonomian sumut, sehingga perekonomian sumut tidak terpuruk.

" Jadi kalau memang ini bisa diperoleh datanya secara maksimal dari pemkab/pemko, dan ini bisa diberikan by name by adress sesuai yang terdampak covid, maka mudah - mudahan ini terbantu semua dan masyarakat menjadi punya uang, daya beli jadi lebih kuat, sehingga bisa menggerakkan perekonomian sumut, " ujar agus.

Disamping itu Ketua APINDO Sumut, Parlindungan Purba mengharapkan pengusaha dijadikan mitra pemerintah bersama - sama menggerakkan roda perekonomian sumut. Selain itu, dunia usaha adalah hal yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

" Ini membutuhkan semua pihak saling memberikan perhatian pada ekonomi di indonesia. Ini momentum kita, Pemda itu merencanakan apa yang bisa dibuat, " ujar Parlindungan.

Sementara itu, Pemko Tanjungbalai telah memberikan batuan kepada warga yang terdampak dan menggeratiskan rusunawa miliknya.

" Kita sedan mendata nelayan untuk bantuan dana bergulir. Tentunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah atau tidak melakukan apapun, " ujar walikota tanjungbalai M. Syahrial.


Editor : Firman A Parinduri

Read More