Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa terkait dugaan penyimpangan program Makan Bergizi Gratis di depan Gedung DPRD Sumut, Medan.

 

Binasumut

Medan, 18 Juni 2026

Sikap Tegas DPRD Sumut Pasca‑Aksi Massa: Usut Tuntas & Tertibkan Dapur MBG Bermasalah

 

Binasumut, 18 Juni 2026 — Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang dipimpin BEM USU dan Unimed di depan Gedung DPRD Sumatera Utara mendapat tanggapan resmi dan tegas dari para wakil rakyat. Tak sekadar mendengar aspirasi, DPRD Sumut merumuskan langkah nyata dalam tiga aspek utama: penegakan hukum, penertiban operasional, hingga pengawalan ke tingkat pusat.

 

 

 

1️⃣ Desakan Penegakan hukum : Jual-Beli Titik Dapur Tak Boleh Dibiarkan

 

Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, turun langsung menemui massa aksi dan menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa. Ia menegaskan, pasca‑penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejagung, indikasi penyimpangan di daerah juga harus disisir tuntas.

 

“Kami mendesak Polda Sumut dan Kejati Sumut segera menyelidiki dugaan jual‑beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah ini. Jangan sampai ada celah bagi praktik serupa yang merugikan tujuan program,” tegas Erni.

 

 

 

2️⃣ Komisi E : Dapur Tak Layak Harus Ditutup

 

Dari sisi pengawasan teknis, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Muhammad Subandi, mengeluarkan sikap tajam. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak, ditemukan sejumlah dapur yang hanya menyajikan menu tunggal—seperti telur berulang kali—dan tidak memenuhi standar gizi.

 

“Program ini bukan ladang mencari keuntungan pribadi. Jika ada yang jalankan di bawah standar, menu tidak bervariasi, maka sikat saja, tutup dapur itu,” ujar Subandi dengan tegas.

 

Rekomendasi ini menjadi sinyal kuat bahwa kualitas layanan tak bisa dikompromikan demi efisiensi semu.

 

 

 

3️⃣ Aspirasi Mahasiswa Diteruskan Ke Pemerintah Pusat

 

DPRD Sumut juga berkomitmen membawa tuntutan masyarakat ke tingkat nasional. Wakil Ketua DPRD, Sutarto, bersama jajaran pimpinan menerima perwakilan mahasiswa Unimed dan menyatakan dokumen tuntutan akan disampaikan ke DPR RI serta Pemerintah Pusat.

 

Di antara poin yang diajukan:

✅ Evaluasi menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis

✅ Penghentian sementara jika tata kelola belum rapi

✅ Pengalihan efisiensi anggaran ke prioritas pendidikan nasional

 

 

 

Sumber :

Rilis resmi DPRD Sumut, pernyataan Ketua DPRD & Komisi E, pantauan lapangan saat aksi mahasiswa.

Penulis : Tim Redaksi Binasumut